“Perubahan APBD Jateng 2026 diarahkan untuk memperkuat pembangunan sekaligus memastikan belanja pemerintah memberi manfaat langsung bagi masyarakat”
KABARBANYUMASRAYA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengubah arah belanja dalam Perubahan APBD 2026 dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu fokus utama. Infrastruktur jalan, ketahanan pangan, pelayanan publik, hingga keringanan pajak menjadi sejumlah sektor yang mendapat perhatian.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan untuk merespons dinamika ekonomi dan fiskal, sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan.
“Hari ini rancangannya akan dibahas oleh Banggar agar semua anggaran yang kita gunakan efektif dan efisien, serta berdampak langsung dalam rangka pembangunan Provinsi Jawa Tengah,” kata Luthfi seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah.
Perubahan APBD Jateng Berdasarkan Capaian Semester I 2026
Rancangan Perubahan APBD 2026 merupakan tindak lanjut atas Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 yang telah disepakati bersama Badan Anggaran DPRD Jateng pada 28 September 2026.
Luthfi mengatakan penyusunan perubahan anggaran mempertimbangkan perkembangan dan capaian pembangunan Jawa Tengah hingga semester I 2026.
Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jateng mencapai 5,80 persen. Investasi tercatat Rp59,94 triliun dengan penyerapan sekitar 213 ribu tenaga kerja.
Sementara itu, angka kemiskinan berada di 9,21 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30 persen, dan inflasi pada Agustus 2026 sebesar 3,08 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan prioritas belanja pada perubahan APBD.
Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Perubahan APBD Jateng
Salah satu arah utama anggaran adalah memperkuat Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.
Dukungan pemerintah diarahkan pada penyediaan sarana produksi pertanian, peternakan, dan perikanan. Anggaran juga menyasar stabilisasi serta distribusi pangan, perlindungan dan permodalan bagi petani, nelayan, serta pelaku usaha.
Selain itu, pemerintah mendorong edukasi dan pengelolaan pangan agar kebijakan tidak hanya berorientasi pada indikator ekonomi makro, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Infrastruktur Jalan dan Fasilitas Publik Tetap Diperkuat
Infrastruktur menjadi sektor lain yang tetap mendapat perhatian dalam perubahan anggaran.
Pemprov Jateng memprioritaskan peningkatan dan rehabilitasi jalan, pengadaan marka, serta pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik. Fasilitas pendidikan juga termasuk dalam sasaran pembangunan.
“Infrastruktur ini penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan kualitas pelayanan publik,” ujar Luthfi.
Keringanan Pajak untuk Mendorong Kepatuhan Warga
Di sisi pendapatan, Pemprov Jateng melakukan penyesuaian fiskal untuk menjaga keseimbangan anggaran dan memastikan program prioritas tetap berjalan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak melalui pemberian relaksasi.
Pemprov Jateng memberikan pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta pembebasan pajak progresif yang berlaku mulai 21 September hingga 28 Desember 2026.
Selain itu, pemerintah mengoptimalkan efisiensi anggaran, kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta peningkatan dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Perubahan APBD Jateng 2026 Diarahkan ke Belanja yang Berdampak
Melalui perubahan APBD Jateng 2026, Pemprov Jateng berupaya menjaga ruang fiskal sekaligus mengarahkan belanja pemerintah pada sektor yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Mulai dari jalan dan fasilitas publik, ketahanan pangan, hingga kebijakan keringanan pajak, seluruhnya diarahkan agar anggaran daerah tidak hanya terserap, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan warga.
