Pernyataan Fadia Arafiq Picu Klarifikasi dari Pemprov Jateng dan KPK
PERNYATAAN Bupati Pekalongan yang menyebut dirinya berada bersama Gubernur Jawa Tengah saat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) memicu klarifikasi dari sejumlah pihak.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya berada bersama Ahmad Luthfi ketika operasi tangkap tangan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh Gubernur Jawa Tengah maupun pihak KPK. Bahkan, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui proses penangkapan tersebut dan baru memperoleh informasi dari pemberitaan media pada Selasa pagi.
“Saya justru baru mengetahui kabar tersebut dari media pada Selasa pagi,” kata Ahmad Luthfi.
Pertemuan di Rumah Gubernur Bahas Program Makan Bergizi Gratis
Gubernur Ahmad Luthfi tidak menampik bahwa Bupati Pekalongan sempat datang ke kediamannya pada Senin (3/3/2026) malam. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan pertemuan pribadi.
Menurutnya, pertemuan tersebut tidak hanya dengan bupati Pekalongan, tetapi juga dihadiri beberapa kepala daerah lain, di antaranya Bupati Tegal serta Wakil Bupati Purbalingga.
Agenda utama pertemuan adalah membahas perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di masing-masing daerah sebagai bahan laporan menjelang rapat koordinasi tingkat provinsi.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Zulkifli Hasan dan dihadiri sejumlah pejabat kementerian, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala Badan Gizi Nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Fadia Arafiq juga menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat menghadiri rapat koordinasi MBG yang digelar pada Selasa siang.
“Setelah kegiatan buka bersama dengan teman-teman Ansor, beberapa kepala daerah datang melaporkan progres program MBG. Bu Fadia juga menyampaikan izin tidak bisa hadir pada rapat koordinasi hari Selasa bersama para menteri,” ujar Luthfi.
KPK Tegaskan Tidak Ada Penangkapan Bupati Pekalongan Bersama Gubernur
Sementara itu, klarifikasi juga disampaikan oleh Asep Guntur Rahayu selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Ia menegaskan bahwa tidak ada laporan dari tim penyidik yang menyebutkan Bupati Pekalongan ditangkap bersama Gubernur Jawa Tengah.
“Selama kami berada di posko dan berkomunikasi dengan tim di lapangan, tidak ada informasi seperti itu,” kata Asep dalam konferensi pers.
Pernyataan tersebut sekaligus menepis berbagai spekulasi yang beredar setelah pernyataan Fadia Arafiq mencuat di publik.
Gubernur Ahmad Luthfi Ingatkan Kepala Daerah Jaga Integritas
Menanggapi peristiwa tersebut, Ahmad Luthfi menilai kasus OTT yang menjerat kepala daerah harus menjadi pelajaran penting bagi para pejabat publik.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini telah bekerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi, termasuk melalui program koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah).
Melalui program tersebut, KPK secara rutin memberikan arahan kepada kepala daerah maupun anggota DPRD terkait pengelolaan anggaran dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Luthfi juga mengingatkan bahwa praktik korupsi sering kali muncul karena adanya kesempatan dan niat yang tidak baik.
Menurutnya, pemimpin daerah harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat dengan menjalankan pemerintahan secara transparan dan sesuai aturan hukum.
“Pejabat publik harus menjadi teladan. Kalau pemimpinnya tidak memberi contoh yang baik, maka sistem juga akan rusak,” tegasnya.
Ia juga mengimbau para pejabat agar tidak menjalani gaya hidup berlebihan maupun memamerkan kekayaan, karena integritas merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang sehat.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
