SEMARANG – Pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah (MUI Jateng) masa khidmat 2026-2031 resmi dikukuhkan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong kepengurusan baru MUI Jateng tidak hanya memperkuat peran keumatan, tetapi juga ikut menjawab persoalan sosial dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
Menurut Gubernur Luthfi, ulama memiliki posisi penting dalam menjaga suasana Jawa Tengah tetap aman, guyub, dan kondusif sebagai fondasi pembangunan daerah. Pergantian kepengurusan MUI Jateng bukan sekadar pergantian personel. Momentum tersebut harus menjadi bagian dari kesinambungan pengabdian ulama sekaligus memperkuat persatuan masyarakat.
“MUI adalah partner collaborative government dalam rangka menjadi cooling system permasalahan-permasalahan di wilayah kita, sehingga tercipta situasi aman sebagai syarat kesejahteraan masyarakat,” kata Luthfi.
Ia menegaskan pembangunan Jawa Tengah tidak mungkin dilakukan pemerintah seorang diri. Pemerintah membutuhkan dukungan ulama, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, pelaku ekonomi, hingga media.
Karena itu, Luthfi mengapresiasi kerja sama yang telah dibangun MUI Jateng dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, Masyarakat Ekonomi Syariah, Bank Jateng Syariah, dan media massa.
“Aspek persatuan ini yang harus dikedepankan. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang terjalin itu menjadi bagian integral dan kebanggaan bersama dalam membangun wilayah,” ujarnya.
MUI Jateng Didorong Ikut Perkuat Ekonomi Umat
Luthfi menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sosial dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat juga menjadi bagian penting. Karena itu, MUI Jateng diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi umat.
Ketua Umum MUI Jateng Noor Achmad mengatakan kepengurusan 2026-2031 akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk Pemprov Jateng.
“Kami mencoba untuk bersama Gubernur, bagaimana membangkitkan ekonomi umat terutama ekonomi masyarakat Islam. Sudah ada kerja sama dengan masyarakat ekonomi syariah, rektor, dan media massa,” kata Noor.
Menurutnya, penguatan ekonomi umat harus diarahkan agar potensi masyarakat dapat berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan.
MUI Pusat Dorong Kaderisasi Ulama Perempuan
Ketua Umum MUI Pusat M Anwar Iskandar mengatakan MUI memiliki dua peran utama, yakni sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah.
Menurutnya, tantangan bangsa ke depan semakin kompleks, mulai dari persoalan ekonomi, stabilitas, hingga kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sinergi antara ulama dan pemerintah menjadi penting untuk menjaga persatuan.
“Bagaimana mewujudkan sinergitas bersama untuk menjaga NKRI dengan baik, menyejahterakan masyarakat, dan menjaga agama supaya baik. Hubungan ini tercermin baik di Jawa Tengah,” ujarnya.
Anwar juga mendorong Jawa Tengah memperkuat kaderisasi ulama perempuan. Ia melihat provinsi ini memiliki potensi besar untuk melahirkan lebih banyak ulama perempuan yang aktif dalam organisasi dan kehidupan masyarakat.
“Kami menantikan lebih banyak ulama perempuan lahir di Jawa Tengah dan ikut berkiprah di Majelis Ulama,” katanya.
MUI Jateng Diharapkan Jadi Jembatan Umat dan Pemerintah
Dengan kepengurusan baru, MUI Jateng diharapkan semakin aktif menjadi jembatan antara kepentingan umat, pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat luas.
Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui dakwah dan pembinaan keagamaan, tetapi juga melalui penguatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta upaya menjaga kerukunan.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai kekuatan sosial untuk menjaga persatuan, meredam persoalan di tengah masyarakat, dan mendorong kesejahteraan Jawa Tengah.
*Ikuti media sosial kami.
