ANCAMAN siber terus meningkat, untuk itu Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menegaskan penguatan keamanan siber menjadi prioritas dalam transformasi digital agar data strategis pemerintah tetap aman dari peretasan dan intervensi.
Menurutnya, transformasi digital yang terus dipercepat di lingkungan pemerintahan membawa banyak manfaat bagi pelayanan publik. Namun di balik kemajuan tersebut, serangan atau ancaman siber semakin nyata dan menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi oleh seluruh instansi pemerintah.
Menyikapi kondisi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, meminta seluruh perangkat daerah memperkuat sistem keamanan data dan infrastruktur digital harus diperketat untuk mengantisipasi adanya ancaman siber, langkah ini sangat penting agar informasi strategis milik pemerintah terlindungi dari peretasan, sabotase, maupun intervensi pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pesan itu disampaikan Sumarno saat membuka Rapat Koordinasi Implementasi Pemerintah Digital Jawa Tengah di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (21/7/2026).
“Sebagai penyelenggara pemerintahan, kita punya tanggung jawab memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih akurat, lebih tepat, dan lebih transparan,” kata Sumarno.
Transformasi Digital Tingkatkan Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan
Menurut Sumarno, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, transparan, serta mudah diakses masyarakat.
Tak hanya meningkatkan kualitas layanan, penerapan sistem digital juga memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pencatatan dan pengawasan yang lebih akurat terhadap pengelolaan keuangan, aset daerah, hingga berbagai sumber daya lainnya.
Dengan sistem yang terdokumentasi secara digital, proses administrasi menjadi lebih tertib sekaligus memudahkan akuntabilitas dan pengawasan.
Data Pemerintah Harus Terlindungi dari Ancaman Siber
Di balik kemudahan tersebut, ada ancaman siber yang terus mengintai, untuk itu Sekda Sumarno mengingatkan bahwa aset terpenting dalam pemerintahan digital adalah data. Karena itu, perlindungan terhadap data elektronik harus menjadi perhatian utama seluruh instansi pemerintah.
Ia menegaskan, data pemerintah memiliki nilai strategis sehingga tidak boleh sampai mengalami kerusakan, pencurian, maupun manipulasi akibat serangan siber.
“Data ini sangat berharga. Apalagi kita sebagai penyelenggara pemerintahan, tentu data ini sangat penting. Jangan sampai data yang dikelola secara elektronik dirusak oleh orang lain, diintervensi, atau dibobol,” katanya.
Menurutnya, ancaman terhadap sistem digital atau lebih dikenal dengan ancaman siber sering kali tidak terlihat secara kasat mata, berbeda dengan sistem manual. Oleh sebab itu, langkah antisipasi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan sistem keamanan informasi.
“Cyber security ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan. Patroli dan pengamanan sistem harus selalu dilakukan,” katanya.
Pemprov Jateng Perkuat Implementasi SPBE di Seluruh Daerah
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ia mengungkapkan, hasil evaluasi SPBE tahun 2025 menunjukkan sejumlah daerah di Jawa Tengah telah berhasil meraih predikat “Memuaskan”, di antaranya Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sragen, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Kudus, Rembang, serta Kota Semarang dan Kota Surakarta.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah daerah yang memerlukan pendampingan agar mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan digital.
“Jenengan punya beban moral untuk mengangkat yang kuning ke hijau muda. Ini cara provinsi memprovokasi lintas kabupaten/kota,” ujar Lilik.
Kolaborasi Jadi Kunci Pemerintahan Digital yang Aman dan Berkualitas
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong lahirnya komitmen bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat implementasi pemerintahan digital secara kolaboratif.
Daerah yang telah memiliki capaian tinggi diharapkan dapat berbagi pengalaman, inovasi, serta praktik terbaik kepada daerah lain sehingga kualitas pelayanan publik berbasis digital semakin merata.
Selain meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat, langkah tersebut juga diharapkan mampu membangun sistem pemerintahan digital yang aman, transparan, akuntabel, dan tangguh menghadapi ancaman siber di seluruh wilayah Jawa Tengah.
*Ikuti media sosial kami.
