KABARBANYUMASRAYA.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang membahas evaluasi layanan pendidikan pemilih dan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.
Forum ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari perwakilan partai politik, mahasiswa, akademisi, organisasi dan komunitas, dinas terkait, hingga media massa. Masukan dari para peserta diharapkan menjadi bahan perbaikan agar layanan KPU semakin efektif, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara, M Syarif SW, mengatakan forum tersebut berfokus pada dua jenis layanan yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi dan pengelolaan data partai politik.
“Ada dua jenis layanan yang kami harapkan mendapat saran dan kritik dari publik, yakni layanan pendidikan pemilih atau pendidikan politik dan layanan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan,” kata Syarif.
KPU Banjarnegara Evaluasi Layanan dan Sosialisasi
Dalam forum konsultasi tersebut, peserta secara umum menilai kedua layanan telah berjalan dengan baik. Meski demikian, sejumlah masukan disampaikan untuk menyempurnakan pelaksanaannya.
Salah satu perhatian utama ialah perlunya indikator keberhasilan yang lebih terukur dalam kegiatan pendidikan politik dan pendidikan pemilih. Sosialisasi kepemiluan juga dinilai perlu terus diperluas agar informasi mengenai demokrasi dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
Masukan tersebut diharapkan membantu KPU Banjarnegara menyusun langkah perbaikan, baik dalam pelaksanaan program maupun dalam mengukur dampaknya terhadap pemahaman masyarakat mengenai kepemiluan.
Forum Konsultasi Publik menjadi salah satu sarana untuk memastikan pelayanan lembaga penyelenggara pemilu tetap terbuka terhadap evaluasi dan aspirasi masyarakat.
Gelar Lebih dari 50 Kegiatan Pendidikan Pemilih
Di luar tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada), KPU Banjarnegara terus menjalankan pendidikan politik dan pendidikan pemilih. Dalam satu tahun terakhir, lembaga tersebut telah menyelenggarakan lebih dari 50 kegiatan edukasi kepemiluan.
Kegiatan itu menyasar beragam kelompok masyarakat dan dilaksanakan di sejumlah tempat, mulai dari sekolah dan kampus hingga desa-desa.
Pelaksanaannya dilakukan melalui program yang diinisiasi KPU secara mandiri, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta pemenuhan permohonan kegiatan dari sekolah maupun komunitas.
Menurut Syarif, pendidikan pemilih merupakan bagian penting dari upaya membangun kesadaran masyarakat tentang demokrasi dan mendorong partisipasi politik yang bertanggung jawab.
“Meski tidak sedang pemilu atau pilkada, kami tetap aktif bekerja dan berkegiatan, antara lain melalui pendidikan pemilih atau pendidikan politik kepada masyarakat,” ujarnya.
Sekolah dan Komunitas Bisa Bekerja Sama dengan KPU
KPU Banjarnegara juga mengajak sekolah, perguruan tinggi, komunitas, dan kelompok masyarakat lainnya untuk berkolaborasi dalam memperluas pendidikan kepemiluan.
Syarif menegaskan, pihaknya terbuka terhadap permohonan kegiatan edukasi dari berbagai elemen masyarakat yang ingin meningkatkan pemahaman tentang pemilu, demokrasi, dan partisipasi warga negara.
“Para pihak yang tertarik bekerja sama atau membutuhkan kegiatan pendidikan politik boleh bekerja sama dengan kami dan tidak dipungut biaya,” kata Syarif.
Melalui Forum Konsultasi Publik dan penguatan program pendidikan pemilih, KPU Banjarnegara berharap kualitas pelayanan publik terus meningkat. Keterlibatan masyarakat dinilai penting agar layanan kepemiluan semakin transparan, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan warga.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pendidikan demokrasi berkelanjutan, sehingga pemahaman dan partisipasi masyarakat tidak hanya tumbuh menjelang pemilu, tetapi juga terbangun dalam kehidupan sehari-hari.
