KABARBANYUMASRAYA.COM – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan resmi sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan. Pemerintah menugaskan BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menyiapkan infrastruktur pembukaan rekening bagi warga.
Arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta. Tak hanya itu, kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pemerintah agar lebih terintegrasi serta tepat sasaran.
Inklusi Keuangan Indonesia Sudah Capai 93,62 Persen
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut mempertimbangkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan data terbaru, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen. Sementara itu, indeks literasi keuangan berada di angka 63,57 persen.
Airlangga menilai capaian tersebut relatif baik jika dibandingkan dengan standar negara-negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya standar literasi keuangan OECD berada di kisaran 63 persen,” ujar Airlangga seusai rapat di Istana Kepresidenan.
Data Dukcapil Jadi Basis Pembukaan Rekening
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai basis pembukaan rekening.
Data tersebut akan dipadankan dengan sistem pembayaran terintegrasi milik Bank Indonesia. Integrasi ini diharapkan membuat proses pembukaan dan pemanfaatan rekening masyarakat lebih terstruktur.
Selain memperluas kepemilikan rekening, pemerintah juga mendorong peningkatan transaksi digital melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Langkah tersebut menjadi bagian dari akselerasi ekosistem pembayaran nontunai di tengah semakin luasnya penggunaan layanan keuangan digital.
Rekening Warga Disiapkan untuk Penyaluran Bantuan Pemerintah
Airlangga mengatakan rekening yang terintegrasi nantinya tidak hanya berfungsi sebagai sarana akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Rekening tersebut juga dapat digunakan sebagai instrumen penyaluran berbagai bantuan sosial dan insentif pemerintah.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap penyaluran program dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat inklusi keuangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan formal.
*Ikuti media sosial kami.
