SEMARANG, KABARBANYUMASRAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pembayaran gaji ASN (Aparatur Sipil Negara), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetap berjalan normal dan tidak menghadapi kendala anggaran.
Kepastian tersebut disampaikan menyusul pembahasan pemerintah pusat dan daerah mengenai tingginya rasio belanja pegawai di sejumlah kabupaten/kota yang telah melampaui ambang batas 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih cukup kuat sehingga pembayaran hak ASN tetap terjamin.
“Kondisi untuk Pemprov alhamdulillah masih sanggup, masih siap,” ujar Taj Yasin Maimoen usai Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Yasin tersebut, seluruh gubernur telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat agar dilakukan kajian ulang mengenai kebutuhan anggaran belanja pegawai di daerah. Langkah itu dinilai penting agar kebijakan pengangkatan ASN dan kemampuan fiskal daerah dapat berjalan seimbang.
Selain mengusulkan evaluasi tersebut, Pemprov Jawa Tengah juga terus berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu strategi menjaga kesehatan fiskal daerah.
“Kita juga berupaya meningkatkan PAD. Kita cari solusinya bareng-bareng. Harus kita upayakan, sebagai kepala daerah kita harus bertanggung jawab,” kata Gus Yasin.
Belanja Pegawai Pemprov Jateng Baru Sekitar 26 Persen
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho, memastikan pembayaran gaji ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih berjalan sesuai jadwal tanpa hambatan.
Ia menjelaskan bahwa gaji PNS bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari APBN. Hingga saat ini, rasio belanja pegawai Pemprov Jawa Tengah masih berada di kisaran 26 persen dari total APBD, sehingga masih berada di bawah batas maksimal 30 persen sesuai ketentuan pemerintah.
“Sampai dengan saat ini kondisi yang ada masih sesuai dengan jadwal, sesuai dengan kebutuhan,” ujar Dwianto.
Menurutnya, kondisi pembayaran gaji ASN juga relatif aman di seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Meskipun sebagian besar daerah memiliki rasio belanja pegawai di atas 30 persen, kewajiban pembayaran gaji ASN maupun PPPK tetap dapat dipenuhi melalui APBD masing-masing.
Tenaga Guru dan Kesehatan Jadi Penyebab Tingginya Belanja Pegawai
Dwianto menjelaskan, tingginya rasio belanja pegawai di berbagai daerah bukan semata-mata disebabkan lemahnya kemampuan fiskal, melainkan karena meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Mayoritas formasi ASN maupun PPPK di Jawa Tengah diisi oleh tenaga pendidik serta tenaga kesehatan yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Mayoritas kebutuhan PNS maupun PPPK adalah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Jadi memang mayoritas yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota adalah untuk dua tenaga tersebut terkait pelayanan dasar kepada masyarakat,” katanya.
Pemprov Minta Sinkronisasi Kebutuhan Gaji ASN dan Dukungan Anggaran
Lebih lanjut, Dwianto menegaskan bahwa usulan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat bukan karena adanya kekurangan anggaran pembayaran gaji ASN saat ini.
Menurutnya, yang diperlukan adalah sinkronisasi data secara menyeluruh mengenai jumlah ASN dan PPPK, kebutuhan riil pegawai di setiap daerah, hingga dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat agar perencanaan kepegawaian berjalan lebih efektif.
“Yang menjadi usulan kita kepada pemerintah pusat adalah agar betul-betul sinkron dan linier antara kebutuhan tenaga dan pembayarannya. Ini yang kita harapkan ke depannya,” katanya.
Ia kembali memastikan bahwa hingga kini pembayaran gaji ASN dan PPPK di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun seluruh pemerintah kabupaten/kota tetap berjalan lancar sesuai jadwal.
“Sampai dengan saat ini di 35 kabupaten/kota dan provinsi, pembayaran ini sudah sesuai dengan jadwal dan kebutuhannya cukup untuk membiayai,” katanya.
*Ikuti media sosial kami.
