WONOSOBO,KABARBANYUMASRAYA – Sejumlah kader Golkar Kabupaten Wonosobo mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi sekaligus melaporkan polemik pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD II Partai Golkar Wonosobo kepada Mahkamah Partai.
Rombongan yang terdiri atas pimpinan kecamatan (PK), pengurus organisasi pendiri, serta organisasi yang didirikan Partai itu melakukan audiensi dengan jajaran DPP Partai dan menyerahkan laporan resmi kepada Mahkamah Partai.
Fungsionaris Partai Golkar Wonosobo, Khakmim, mengatakan rombongan diterima langsung oleh anggota Mahkamah Partai DPP Partai Golkar, Derek Loupatty, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Organisasi DPP Partai Golkar.
“Dalam pertemuan tersebut kami menyampaikan berbagai dinamika internal yang terjadi di Partai Golkar Wonosobo dalam beberapa waktu terakhir, sekaligus meminta penjelasan melalui mekanisme organisasi yang berlaku,” kata Khakmim.
Kader Pertanyakan Belum Terbitnya SK Kepengurusan Hasil Musda XI
Khakmim menjelaskan, DPD II Golkar Kabupaten Wonosobo telah menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) XI pada 10 Mei 2026 di Gedung Golkar Wonosobo.
Menurutnya, pelaksanaan Musda tersebut telah mengacu pada Surat Instruksi Nomor 13/45/GOLKAR-1/IV/2026 yang diterbitkan DPD Partai Golkar Jawa Tengah, serta dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maupun petunjuk teknis organisasi.
“Pelaksanaan Musda XI telah mengikuti tahapan sesuai AD/ART dan juknis, serta melibatkan seluruh komponen di lingkungan DPD II Partai Golkar Kabupaten Wonosobo,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan ketentuan organisasi, Surat Keputusan (SK) kepengurusan hasil Musda seharusnya telah diterbitkan paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan.
Karena itu, para kader meminta penjelasan mengenai belum terbitnya SK kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Wonosobo hingga saat ini.
Musda Partai Golkar di Semarang Jadi Pertanyaan Kader
Selain mempertanyakan belum diterbitkannya SK kepengurusan, para kader juga menyampaikan keberatan terkait adanya pelaksanaan Musda yang disebut berlangsung di Semarang pada 25 Juli 2026.
Menurut Khakmim, kegiatan tersebut dipertanyakan karena, menurut pihaknya, tidak melibatkan pengurus DPD II, pimpinan kecamatan, maupun organisasi sayap Partai Golkar Wonosobo yang selama ini memiliki hak dalam proses Musda.
“Kami mempertanyakan mengapa ada pelaksanaan Musda di Semarang, sementara pengurus DPD II, pimpinan kecamatan, dan organisasi sayap tidak mengetahui pelaksanaannya. Hal ini juga kami sampaikan secara resmi kepada Mahkamah Partai,” katanya.
Khakmim berharap Mahkamah Partai dapat memberikan penjelasan dan keputusan sesuai mekanisme organisasi yang berlaku sehingga persoalan tersebut memperoleh kepastian.
Berharap DPP Berikan Kepastian Organisasi
Melalui pengaduan yang disampaikan ke Mahkamah Partai, kader Golkar Wonosobo berharap DPP dapat memberikan arahan dan penyelesaian yang berlandaskan aturan organisasi.
Mereka juga berharap Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, beserta jajaran pengurus pusat dapat memberikan perhatian terhadap dinamika yang berkembang di internal Partai Kabupaten Wonosobo.
Penyampaian aspirasi ini, menurut para kader, merupakan bagian dari upaya menempuh mekanisme organisasi secara resmi agar seluruh proses kepengurusan berjalan sesuai AD/ART dan ketentuan partai yang berlaku.
*Ikuti media sosial kami.
