KABARBANYUMASRAYA.COM – Harga cabai merah yang mencapai Rp 80.000 hingga Rp 90.000 per kilogram membuat pelaku usaha kuliner di Jawa Tengah harus memutar otak untuk menekan biaya produksi. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Indonesia menggelar intervensi harga pangan dengan menghadirkan bahan pokok berharga lebih murah bagi pedagang, petani, dan masyarakat.
Kegiatan bertajuk aksi peduli pedagang, petani, dan masyarakat itu berlangsung di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Kompleks Tarubudaya, Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin (12/10/2026). Program tersebut menyasar pelaku usaha makanan, pengusaha katering, petani, serta masyarakat di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, intervensi pasar dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta memastikan kebutuhan pangan tetap tersedia dengan harga terjangkau. Pemerintah provinsi menggandeng Bank Indonesia (BI), Perum Bulog, dan petani guna memperkuat rantai pasok pangan.
“Ini bentuk intervensi. Kita gandeng Bulog, kita gandeng BI, kita gandeng para petani. Jadi, kita pertemukan antara pedagang, petani, dan pemerintah untuk bersama-sama melakukan penetrasi harga, menjaga inflasi, serta ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok,” kata Ahmad Luthfi saat membuka dan meninjau kegiatan tersebut.
Harga Cabai Tinggi, Pedagang Nasi Goreng Terbantu
Dampak kenaikan harga cabai dirasakan langsung oleh Joko, pedagang nasi goreng yang membutuhkan cabai sebagai bahan utama sambal. Ia mengaku, kenaikan harga dalam dua pekan terakhir menambah beban pengeluaran usahanya. Di sisi lain, menaikkan harga jual makanan berisiko mengurangi jumlah pelanggan.
Melalui gerakan pangan murah tersebut, Joko bisa mendapatkan harga cabai Rp 45.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga cabai pembelian terakhirnya di pasar yang mencapai Rp 65.000 per kilogram.
“Ini baru beli cabai 3 kilogram. Harga cabai di pasaran terakhir beli Rp 65 ribu, di sini dapat Rp 45 ribu. Biasanya untuk membuat sambal saya butuh 5 kilogram untuk satu minggu. Sangat membantu sekali,” ujar Joko.
Dengan selisih harga Rp 20.000 per kilogram, pembelian tiga kilogram cabai membuat Joko menghemat Rp 60.000 dibandingkan jika membeli dengan harga cabai terakhir yang dibayarkannya. Penghematan tersebut dapat membantu mengurangi beban biaya produksi tanpa harus langsung menaikkan harga jual kepada konsumen.

Harga Beras Lebih Murah, Pengusaha Katering Bisa Menekan Biaya
Manfaat program serupa dirasakan Dari, pengusaha katering yang telah menjalankan usahanya selama 12 tahun. Ia mengatakan, kenaikan harga bahan pangan, terutama beras dan ayam, berdampak langsung terhadap biaya operasional usaha.
Menurutnya, menaikkan harga paket katering bukan keputusan yang mudah. Pelanggan berpotensi memilih penyedia jasa lain apabila harga menu ikut meningkat.
“Kalau kita naikkan harga, pelanggan tidak mungkin karena bisa lari. Jadi, program ini sangat membantu. Yang berpengaruh bagi kami itu harga ayam dan beras,” kata Dari.
Ia mencontohkan, beras yang dijual di pasaran dengan harga sekitar Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per kilogram dapat diperoleh melalui kegiatan tersebut dengan harga Rp 11.000 per kilogram.
Selisih harga itu memberikan ruang bagi pengusaha katering untuk mengendalikan pengeluaran, sekaligus menjaga harga layanan agar tetap kompetitif di tengah kenaikan biaya bahan baku.
Ahmad Luthfi Dorong Kolaborasi Pengendalian Inflasi
Ahmad Luthfi menegaskan, pengendalian harga pangan membutuhkan kerja sama lintas sektor agar manfaatnya tidak hanya dirasakan masyarakat di Semarang, tetapi juga menjangkau berbagai daerah di Jawa Tengah.
Kolaborasi antara pemerintah, BI, Bulog, dan petani diharapkan mampu memperkuat distribusi serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga bahan pokok. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mempertahankan inflasi Jawa Tengah agar tetap terkendali.
“Kerja kolaboratif ini yang dijadikan sebagai role model, sehingga Jawa Tengah tetap menjadi provinsi yang inflasinya terkendali. Tidak hanya di Semarang, tetapi juga daerah lain agar inflasi kita terjaga,” ujarnya.
Selain melakukan intervensi harga, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi dampak El Nino yang dapat memengaruhi produksi dan ketersediaan pangan.
Melalui gerakan pangan murah dan penguatan koordinasi antarlembaga, pemerintah berharap masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sementara pedagang kecil dan pelaku usaha kuliner memiliki ruang untuk mempertahankan usahanya di tengah tekanan biaya produksi.
