Jateng Uji Model Baru Pengentasan Kemiskinan, Pemuda Keluarga Miskin Jadi Sasaran Utama

SURAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menguji pendekatan baru untuk mengurangi dan pengentasan kemiskinan dengan menjadikan pemuda dari keluarga miskin sebagai motor pemberdayaan ekonomi.

Melalui model pengentasan kemiskinan ini, pemuda tidak hanya menjadi penerima bantuan. Mereka diarahkan untuk memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, hingga penghasilan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Program tersebut diluncurkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Rabu (19/8/2026).

Peluncuran dilakukan dalam rangkaian Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah sebagai satu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.

Pemuda Dipilih sebagai Penggerak Ekonomi Keluarga

Taj Yasin mengatakan, program Pilot Project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda dirancang untuk menguji efektivitas pemberdayaan pemuda sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak bisa ditangani pemerintah sendirian. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya.

“Ini kolaborasi yang sangat baik, yaitu pengentasan kemiskinan. Enggak mungkin dikerjakan sendiri. Kita harus kerja kelompok,” kata Taj Yasin.

Program menyasar warga berusia 16-30 tahun yang berasal dari keluarga kelompok desil 1 hingga 4. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Januari 2026, terdapat sekitar 3,49 juta pemuda di Jawa Tengah yang masuk dalam kelompok tersebut.

Taj Yasin menilai pemuda memiliki posisi strategis karena lebih mudah beradaptasi dengan teknologi dan dapat membantu memperluas pemasaran produk usaha. “Ekspansi ekonomi saat ini sudah tidak lagi ada di tokonya. Mereka sudah naik level,” ujarnya.

Pilot Project Dimulai di Delapan Wilayah

Tahap awal program pengentasan kemiskinan ini dilaksanakan di delapan desa dan kelurahan yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Lokasinya meliputi Kelurahan Semanggi, Nusukan, dan Mojosongo di Kota Surakarta; Desa Winduaji di Kabupaten Brebes; Desa Belik dan Mendelem di Kabupaten Pemalang; Desa Rejosari di Kabupaten Demak; serta Desa Ngawen di Kabupaten Blora.

Wilayah tersebut menjadi tempat pengujian model sebelum konsep pemberdayaan pemuda dikembangkan secara lebih luas. Salah satu perbedaan program ini adalah bantuan tidak langsung diberikan kepada penerima. Calon penerima terlebih dahulu menjalani asesmen untuk mengetahui kondisi, kebutuhan, pengalaman, serta potensi masing-masing kelompok.

Setelah itu, mereka mendapat pelatihan dan pendampingan. Dukungan usaha diberikan setelah kelompok dinilai siap mengembangkan kegiatan produktif. Pendekatan tersebut diperlukan agar bantuan tidak berhenti sebagai konsumsi sesaat.

“Bantuan ini tidak langsung diberikan. Kita asesmen dulu. Kebutuhannya apa? Kelompok tersebut sudah punya pengalaman apa? Kita berikan pelatihan dulu, kita berikan pendampingan dulu,” katanya.

Menurut dia, bantuan harus mampu berkembang dan menghasilkan pendapatan baru bagi penerima manfaat.

“Dengan harapan bantuan yang kita berikan ini tidak kurang tetapi bisa menaik, bisa bertambah,” lanjutnya.

Program Pengentasan Kemiskinan, Usaha Penerima Manfaat Akan Dikawal

Dalam program pengentasan kemiskinan ini, Pemprov Jateng juga meminta pemerintah daerah di lokasi pilot project melakukan pendampingan secara berkelanjutan. Usaha yang dijalankan masyarakat, termasuk sektor peternakan maupun kegiatan ekonomi lainnya, tidak boleh dilepas setelah bantuan disalurkan.

“Ini harus dikawal betul, dipastikan betul,” katanya.

Pendampingan dalam program pengentasan kemiskinan tersebut menjadi bagian penting agar kelompok penerima mampu mempertahankan usaha, mengembangkan pasar, dan meningkatkan pendapatan.

Pemuda Didorong Jadi Pelaku Pembangunan

Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyambut positif program tersebut. Pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk berdiri secara mandiri.

“Kita semua ingin pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi menjadi pelaku pembangunan yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, penghasilan dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” kata Astrid.

Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada seremoni peluncuran. Pilot project diharapkan menjadi awal pendampingan yang berkelanjutan dan dapat menghasilkan model yang nantinya diterapkan di wilayah lain.

Beragam Bantuan Disiapkan untuk Pemuda

Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Jateng menyiapkan berbagai bentuk intervensi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Di sektor ekonomi, dukungan antara lain berupa:

• Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebesar Rp145 juta.
• Bantuan modal KUBE sebesar Rp480 juta untuk 24 kelompok.
• Bantuan UEP sebesar Rp240 juta.
• Dukungan Bank Jateng melalui KUBE dan pelatihan dasar pemuda sebesar Rp600 juta.

Pemberdayaan keterampilan juga diperkuat melalui Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp134,594 juta dan pelatihan Hetero Business Leap (HBL) sebesar Rp7,98 juta. Para pemuda penerima manfaat juga mendapatkan Kartu Zilenial yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai program pelatihan Pemprov Jateng.

Bantuan Sosial dan Kebutuhan Dasar Tetap Diperhatikan

Pendekatan pemberdayaan tidak berarti mengesampingkan kebutuhan dasar keluarga miskin. Pemprov Jateng tetap memberikan dukungan jaminan sosial melalui Kartu Jateng Ngopeni senilai Rp105,6 juta dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBHCHT sebesar Rp436,8 juta.

Dukungan pendidikan juga diberikan melalui Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB dengan nilai Rp73 juta. Untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal dan sanitasi, pemerintah menyalurkan bantuan RTLH Rp260 juta, jamban Rp675,22 juta, serta instalasi sambungan listrik Rp49,5 juta.

Sementara itu, bantuan benih ikan nila merah senilai Rp13,5 juta disiapkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

Mengubah Bantuan Menjadi Kemandirian

Model baru pengentasan kemiskinan yang diuji Pemprov Jateng menempatkan pemuda sebagai bagian penting dari solusi.

Bantuan tetap diberikan, tetapi diarahkan untuk menjadi modal awal menuju kemandirian. Pelatihan, pendampingan, akses usaha, hingga dukungan kebutuhan dasar dirancang agar berjalan saling melengkapi.

Jika model tersebut berhasil, pemuda dari keluarga miskin tidak lagi hanya diposisikan sebagai penerima program sosial. Mereka diharapkan tumbuh menjadi pelaku usaha, pekerja terampil, sekaligus penggerak ekonomi keluarga dan lingkungan.

Dari pilot project di delapan desa dan kelurahan ini, Pemprov Jateng ingin membuktikan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup dengan mengurangi beban masyarakat. Yang lebih penting adalah membuka jalan agar keluarga miskin mampu meningkatkan penghasilan dan keluar dari ketergantungan bantuan secara bertahap.

*Ikuti media sosial kami.