Ahmad Luthfi Minta PMII Tetap Kritis: Jangan Cuma Demo, Kritik Harus Berbasis Data dan Dikawal

KUDUS, KABARBANYUMASRAYA – Menghadiri Konfercab PMII, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan mahasiswa agar tidak berhenti pada aksi demonstrasi ketika menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Menurutnya, gerakan mahasiswa akan lebih kuat jika setiap kritik dibangun berdasarkan data, disertai solusi, serta dikawal hingga menghasilkan keputusan atau tindakan nyata.

Pesan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri Konferensi Cabang (Konfercab) XXXII Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Kudus di Pendopo Kabupaten Kudus, Sabtu (8/8/2026).

Di hadapan kader PMII, Luthfi menegaskan bahwa mahasiswa memiliki energi besar sekaligus posisi strategis sebagai agen perubahan. Energi tersebut, kata dia, perlu diarahkan untuk kegiatan yang konstruktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Mahasiswa mempunyai energi lebih. Energi itu harus digunakan untuk hal-hal yang konstruktif dalam rangka menciptakan masa depan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Luthfi.

Ahmad Luthfi: Kritik Mahasiswa Harus Punya Data dan Solusi

Luthfi mengatakan sikap kritis tidak cukup diwujudkan melalui penolakan ataupun aksi turun ke jalan.

Menurutnya, mahasiswa harus memahami persoalan yang dikritisi secara menyeluruh, menguasai data, kemudian menyusun gagasan yang dapat menjadi alternatif penyelesaian.

Dengan cara tersebut, kritik mahasiswa tidak berhenti sebagai suara protes, tetapi dapat menjadi masukan yang membantu pemerintah mengambil kebijakan lebih tepat.

Luthfi yang pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah mengaku telah berulang kali berhadapan dengan berbagai aksi demonstrasi. Dari pengalaman tersebut, ia melihat bahwa kualitas sebuah gerakan sangat bergantung pada kemampuan mahasiswa memahami isu yang mereka perjuangkan.

“Jadi, di situ ada komunikasi publik yang harus disampaikan oleh rekan-rekan, oleh sahabat-sahabat mahasiswa, agar message atau pesannya sampai,” tegasnya.

Jangan Berhenti Setelah Demo, Aspirasi Harus Dikawal

Satu hal yang menjadi perhatian Luthfi adalah keberlanjutan aspirasi setelah aksi selesai.

Ia mengingatkan mahasiswa agar tidak menganggap perjuangan telah berakhir ketika demonstrasi bubar. Menurutnya, mahasiswa perlu melakukan pengawasan untuk mengetahui apakah aspirasi yang disampaikan mendapatkan respons atau tindak lanjut.

“Harus ada kontrol. Jangan sampai begitu Anda menyampaikan pendapat, demo selesai, lalu selesai. Apakah itu sudah selesai atau ada tindak lanjutnya?” ujar Luthfi.

Pola pengawalan tersebut, lanjut dia, justru akan membuat gerakan mahasiswa menjadi lebih substantif.

Kritik tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlawanan, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk mendorong perbaikan kebijakan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ingatkan Kader PMII soal UU Kebebasan Berpendapat

Luthfi juga meminta kader PMII memahami aturan yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang harus dihormati.

Namun, kebebasan tersebut juga memiliki tanggung jawab. Penyampaian aspirasi harus tetap memperhatikan hak orang lain, kepentingan umum, serta ketertiban masyarakat.

Karena itu, ia mendorong mahasiswa menjadikan setiap aksi sebagai bagian dari pendidikan politik yang sehat.

Kritik, kata Luthfi, boleh disampaikan secara tegas, tetapi tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.

Ahmad Luthfi: Jaga Kondusivitas Jawa Tengah

Selain persoalan gerakan mahasiswa, Luthfi juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan kondusivitas Jawa Tengah.

Menurutnya, stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan faktor penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.

Jawa Tengah yang relatif kondusif dinilai menjadi modal untuk mempertahankan kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Jawa Tengah tetap aman. Saya jamin, tidak pernah ada konflik komunal horizontal di Jawa Tengah. Jawa Tengah punya tepa selira, tenggang rasa antarmasyarakat kita,” tuturnya.

Ia berharap mahasiswa tetap dapat menyampaikan kritik tanpa mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas masyarakat.

PMII Diminta Perkuat Dialog dengan Pemerintah

Luthfi juga mendorong kader PMII membangun komunikasi secara intensif dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurutnya, komunikasi yang terbuka dapat memperluas ruang dialog dan membantu menyelesaikan persoalan sebelum berkembang menjadi konflik.

Dengan dialog yang konstruktif, aspirasi mahasiswa dapat disampaikan secara langsung sekaligus memperoleh respons dari pihak yang memiliki kewenangan.

PC PMII Kudus Dukung Pemerintahan Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Ketua PC PMII Kabupaten Kudus, Medan Wijaya, menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

Menurut Medan, salah satu alasan dukungan tersebut adalah kedekatan historis Ahmad Luthfi dengan keluarga besar PMII.

Luthfi tercatat sebagai alumni PMII IAIN Sunan Ampel Surabaya.

“PC PMII Kabupaten Kudus mendukung penuh pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada periode ini. Kami menyadari bahwa Pak Gubernur bukan orang lain, tetapi bagian dari keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia,” kata Medan.

Konfercab XXXII PC PMII Kabupaten Kudus diikuti sekitar 230 anggota dan kader dari tingkat rayon, komisariat hingga cabang.

Selain menjadi forum regenerasi organisasi, konferensi tersebut juga menjadi ruang untuk membahas berbagai kajian strategis, terutama terkait kaderisasi, organisasi, dan penguatan kelembagaan PMII.

Bupati Kudus Buka Ruang Kritik dari Mahasiswa

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan pemerintah daerah tidak alergi terhadap kritik maupun masukan yang disampaikan mahasiswa.

Ia justru berharap PMII dapat mengambil peran lebih luas, bukan hanya sebagai pengawas jalannya pemerintahan, tetapi juga sebagai mitra yang mampu menghadirkan gagasan dan inovasi bagi pembangunan daerah.

“Ingatkan, beri masukan, beri ide-ide dan inovasi-inovasi. Ketika nanti ada yang kurang baik, bisa langsung kepada saya, Pak Gubernur, maupun Pak Wakil Gubernur. Ini adalah bentuk komunikasi dan kolaborasi buat kita semuanya,” ujar Sam’ani.

Dengan demikian, kritik mahasiswa diharapkan tidak berhenti sebagai oposisi terhadap kebijakan pemerintah. Kritik yang berbasis data, memiliki solusi, dan dikawal secara konsisten justru dapat menjadi energi positif untuk memperbaiki kebijakan sekaligus mempercepat pembangunan.

Bagi Ahmad Luthfi, mahasiswa tetap harus berada pada posisi kritis, tetapi kritik tersebut harus dibarengi pengetahuan, tanggung jawab, komunikasi, dan keberanian untuk mengawal perubahan hingga benar-benar dirasakan masyarakat.

*Ikuti media sosial kami.