PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya memastikan seluruh anak dari keluarga miskin ekstrem tetap mendapatkan hak atas pendidikan. Meski ratusan calon peserta didik belum lolos dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui program sekolah kemitraan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan pemerintah telah menyiapkan solusi berupa bantuan pendidikan bagi 5.000 anak dari keluarga miskin ekstrem agar tetap dapat melanjutkan pendidikan di SMA maupun SMK, baik negeri maupun swasta.
Kebijakan tersebut menjadi langkah nyata Pemprov Jawa Tengah dalam mencegah anak-anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi sekaligus memperkuat pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah.
Bantuan Pendidikan Disiapkan untuk 5.000 Anak Miskin Ekstrem
Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun skema penyaluran bantuan pendidikan kepada 5.000 warga dari kategori miskin ekstrem. Bantuan akan didistribusikan melalui sekolah negeri maupun sekolah swasta sesuai dengan kebutuhan dan daya tampung yang tersedia.
“Catatan kita dari miskin ekstrem yang kemarin 5.000, nanti akan kita bagi ke sana. Jadi Dinas Pendidikan sudah memproyeksikan kita akan bantu 5.000 masyarakat yang miskin ekstrem. Kita bagi kepada sekolah swasta maupun sekolah negeri,” ujar Ahmad Luthfi.
Menurut Luthfi, seluruh skema tersebut telah dipetakan secara matang sehingga setiap anak dari keluarga miskin ekstrem tetap memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tanpa terkendala persoalan biaya maupun keterbatasan kuota.
“Itu sudah kita bagi habis. Dan nanti tidak akan terjadi lagi di wilayah kita. Ini sudah kita lakukan sejak tahun 2025,” katanya.
Ia menambahkan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus dapat diakses seluruh masyarakat tanpa memandang kondisi ekonomi keluarga.
Program Sekolah Kemitraan Masih Menyisakan Ratusan Kursi
Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan sebanyak 597 calon murid baru belum lolos dalam seleksi SPMB melalui program sekolah kemitraan.
Pada tahun ajaran 2026, program tersebut menyediakan 5.004 kursi, namun hingga proses seleksi berakhir baru terisi 3.662 siswa atau sekitar 73 persen dari total kuota yang tersedia.
Program sekolah kemitraan merupakan inovasi Pemprov Jawa Tengah untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu melalui kerja sama dengan sekolah swasta.
Tahun ini, program tersebut melibatkan 139 sekolah swasta, terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK, yang bersama-sama menyediakan ribuan kursi bagi peserta didik baru.
Sekolah Gratis di Negeri dan Swasta Perkuat Pemerataan Pendidikan
Selain memperkuat program sekolah kemitraan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga tetap menjalankan kebijakan sekolah gratis di seluruh SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri.
Pada tahun ajaran 2026/2027, kuota sekolah gratis di ketiga jenjang pendidikan tersebut mencapai 231.724 siswa, atau sekitar 40,83 persen dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah.
Melalui kombinasi sekolah gratis di sekolah negeri dan dukungan sekolah swasta melalui program kemitraan, Pemprov Jawa Tengah berharap tidak ada lagi anak dari keluarga kurang mampu yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka putus sekolah, serta memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan merata.
*Ikuti media sosial kami.
