DEMI Mewujudkan target percepatan program pembangunan 3 juta rumah, Pemerintah pusat bersama para gubernur se-Indonesia memperkuat strategi percepatan program tersebut guna menekan backlog perumahan nasional. Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar penyediaan hunian layak bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/2/2026). Pertemuan dihadiri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta para gubernur dari berbagai daerah.
Rakor menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk mempercepat pengurangan backlog secara berkelanjutan.
Kolaborasi Jadi Kunci Capai Target 3 Juta Rumah
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kolaborasi dan inovasi daerah merupakan faktor penentu dalam penyediaan rumah layak huni. Ini menjadi bagian penting demi mencapai target pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan pusat dan pemangku kepentingan lainnya. “Sinergi yang kuat akan mempercepat pengurangan backlog secara signifikan,” katanya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengungkapkan bahwa rapat menghasilkan sejumlah arahan strategis. Salah satunya adalah pemanfaatan data DTSEN dari BPS sebagai dasar intervensi program agar bantuan tepat sasaran.
Kepala daerah juga diminta menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan efektif di lapangan.
Inovasi Pembiayaan dan Program Tepat Sasaran
Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa pembiayaan sektor perumahan tidak mungkin sepenuhnya ditanggung pemerintah. Karena itu, daerah didorong menghadirkan terobosan, mulai dari pembangunan rumah susun, rumah bersubsidi, hingga percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang digulirkan Kementerian PKP. Program ini memanfaatkan data terpadu untuk memastikan bantuan renovasi rumah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi komitmen sejumlah pemerintah daerah, termasuk Provinsi Jawa Tengah, yang telah mengalokasikan anggaran perbaikan RTLH melalui APBD. Pada 2025, Jawa Tengah menganggarkan perbaikan 17 ribu unit rumah tidak layak huni.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah menganggarkan untuk rumah layak huni, seperti yang dilakukan di Jawa Tengah,” ujarnya.
Jateng Tuntaskan 274 Ribu Backlog
Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat capaian signifikan dengan menuntaskan sekitar 274 ribu unit backlog perumahan. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dukungan CSR perusahaan, Baznas, hingga partisipasi masyarakat.
Untuk 2026, Jawa Tengah menargetkan capaian serupa guna mempercepat penurunan backlog di masa kepemimpinan saat ini. Selain itu, pemerintah provinsi juga memprioritaskan relokasi warga terdampak bencana agar segera memperoleh hunian sementara maupun tetap.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah konkret mempercepat realisasi program 3 juta rumah sebagai agenda strategis nasional. Dengan kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah, target pengurangan backlog diharapkan dapat tercapai lebih cepat dan berkelanjutan.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
