SEKRETARIS Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput. Namun, potensi tersebut hanya akan terwujud jika koperasi dikelola secara profesional, transparan, dan benar-benar berpihak kepada anggota.
Peringatan itu disampaikan Sumarno saat Rapat Koordinasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah Jawa Tengah di Hotel Bahari Inn, Kota Tegal, Kamis (29/1/2026) malam.
“KDMP harus jadi perhatian serius. Jangan sampai mengulang pengalaman pahit Koperasi Unit Desa (KUD) dulu yang banyak rontok karena persoalan manajemen,” katanya.
Ribuan KDMP Sudah Berbadan Hukum, Potensi Ekonomi Desa Menggeliat
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah per Oktober 2025, tercatat 8.523 unit Koperasi Merah Putih telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, 3.891 koperasi sudah aktif beroperasi dengan total anggota mencapai 136.112 orang.
Menurut Sumarno, angka ini mencerminkan modal sosial dan ekonomi yang sangat besar. Namun tanpa tata kelola yang sehat, koperasi justru berisiko kehilangan kepercayaan anggota.
“Jumlahnya besar, potensinya besar. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, justru bisa jadi masalah,” ujarnya.
Forsesdasi Jadi Forum Strategis Satukan Persepsi Para Sekda
Sumarno menegaskan, forum Forsesdasi tidak sekadar agenda seremonial, melainkan ruang strategis untuk menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi antarsekda yang memiliki tanggung jawab serupa dalam mengawal pemerintahan daerah.
“Kegiatan ini yang utama adalah silaturahmi. Kita berkumpul karena tanggung jawab kita yang sama sebagai sekda,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan daerah menghadapi tantangan pengelolaan keuangan, khususnya di tengah dinamika dan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Sumarno mengingatkan para Sekda kabupaten/kota untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan kepala daerah. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan kesamaan frekuensi menjadi kunci stabilitas pemerintahan.
Pandangan serupa disampaikan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan saling mengingatkan antara kepala daerah dan sekda.
“Yang penting kepala daerah dan sekda satu frekuensi. Kalau tidak pas, saling mengingatkan supaya kebijakan bisa berjalan dengan baik,” ujar Dedy.
KDMP Ditarget Jadi Pilar Ekonomi Rakyat yang Berkelanjutan
Melalui penguatan tata kelola KDMP serta sinergi antarpemangku kebijakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap koperasi desa benar-benar tumbuh sebagai pilar ekonomi rakyat yang berkelanjutan.
KDMP diharapkan tidak berhenti sebagai program administratif atau seremonial, tetapi mampu menghadirkan manfaat nyata bagi anggota, memperkuat ekonomi desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
*Ikuti media sosial kami.
