KABARBANYUMASRAYA.COM – Tingginya kasus dan biaya pelayanan penyakit jantung mendorong BPJS Kesehatan mengubah pendekatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fokus layanan kini diarahkan pada hasil kesehatan pasien (health outcomes), bukan semata-mata jumlah tindakan medis yang diberikan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pendekatan Value-Based Health Care diperlukan untuk menjaga keberlanjutan JKN di tengah meningkatnya biaya pelayanan kesehatan.
“Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membiayai pelayanan kesehatan, tetapi juga kemampuan memastikan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” ujar Prihati.
Biaya Pelayanan JKN 2025 Capai Rp191,3 Triliun
Prihati mengungkapkan, total pembiayaan pelayanan BPJS Kesehatan Program JKN sepanjang 2025 mencapai Rp191,3 triliun. Sekitar 87,1 persen di antaranya terserap untuk pelayanan di rumah sakit.
Penyakit jantung menjadi salah satu perhatian karena tingginya jumlah kasus sekaligus kebutuhan pembiayaannya.
Pada 2025, lebih dari 29,7 juta kasus penyakit jantung tercatat dijamin melalui Program JKN dengan total pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
Menurut Prihati, pengendalian penyakit jantung tidak bisa hanya dilakukan ketika pasien sudah membutuhkan perawatan di rumah sakit. Pencegahan harus diperkuat sejak fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
BPJS Kesehatan Dorong FKTP Diperkuat untuk Cegah Penyakit Jantung
BPJS Kesehatan mendorong FKTP menjadi garda depan dalam pengendalian faktor risiko penyakit jantung melalui layanan promotif dan preventif.
Upaya tersebut antara lain pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemeriksaan HbA1C secara berkala, memastikan kepatuhan pasien mengonsumsi obat, serta pemantauan peserta yang memiliki risiko tinggi.
“Banyak kasus penyakit jantung merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu. Karena itu, pelayanan di tingkat FKTP perlu diperkuat,” kata Prihati.
Sementara di rumah sakit, pendekatan berbasis outcome diterapkan melalui sejumlah strategi, antara lain pengambilan keputusan medis melalui Heart Team, tata laksana sesuai pedoman klinis, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), hingga staged revascularization.
Indikator Mutu Mulai Bergeser ke Outcome Pasien
BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan sistem pemantauan mutu pelayanan intervensi jantung. Indikator yang sebelumnya lebih banyak menilai proses pelayanan mulai diarahkan pada hasil yang diterima pasien.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi waktu tanggap pada kondisi kritis, keselamatan setelah tindakan, ketepatan intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, serta efisiensi sistem rujukan.
“Paradigmanya harus berubah dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, dan dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” ujar Prihati.
RS Dustira Layani 975 Pasien Cathlab Peserta JKN
Komitmen peningkatan layanan jantung juga dilakukan Rumah Sakit Tingkat II Dustira, Cimahi.
Kepala RS Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi, mengatakan kebutuhan layanan jantung dari peserta JKN di rumah sakit tersebut cukup tinggi.
Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab, dan seluruhnya merupakan peserta JKN.
Muchlas menegaskan peningkatan mutu pelayanan harus dilakukan secara berkelanjutan. Pelayanan tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, serta berorientasi pada kebutuhan pasien.
Kolaborasi dan Pola Hidup Sehat Jadi Kunci Pencegahan
Mewakili Pangdam III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, menilai kualitas layanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi.
Akses yang mudah, kecepatan pelayanan, dan kualitas layanan juga menjadi faktor penting. Kodam III Siliwangi, kata dia, mendukung upaya promotif dan preventif melalui edukasi kepada masyarakat.
Sementara itu, Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, menilai penyakit jantung perlu mendapat perhatian serius karena termasuk penyakit dengan biaya pelayanan tinggi dalam Program JKN.
Ia mendorong penguatan upaya pencegahan melalui edukasi kesehatan dan penerapan pola hidup sehat.
Menurutnya, penerapan Value-Based Health Care juga penting untuk meningkatkan efisiensi Program JKN dengan menempatkan hasil kesehatan pasien sebagai salah satu tolok ukur utama pelayanan.
*Ikuti media sosial kami.
