KEMENTERIAN Kesehatan Republik Indonesia terus memacu pemerataan dokter spesialis di rumah sakit kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Upaya ini difokuskan pada layanan prioritas seperti jantung, stroke, dan kanker, seiring masih panjangnya antrean pasien dan terbatasnya akses layanan di daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Hotel Mercure Solo, Kamis (29/1/2026).
Menurut Menkes, konsentrasi layanan penyakit katastropik di rumah sakit besar menjadi persoalan serius, terutama karena penanganan jantung dan stroke sangat bergantung pada golden period yang hanya berlangsung dalam hitungan jam.
“Kalau layanan hanya ada di rumah sakit besar, tentu kasihan pasien. Padahal penanganan jantung dan stroke tidak bisa menunggu lama,” tegas Budi.
Indonesia Masih Kekurangan 1.165 Dokter Spesialis Prioritas
Budi mengungkapkan, hingga saat ini Indonesia masih kekurangan 1.165 dokter spesialis dengan kompetensi tambahan untuk menangani penyakit jantung, stroke, dan kanker. Padahal, setiap tahun sekitar 500 ribu orang meninggal dunia akibat tiga penyakit tersebut.
Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan fasilitas penunjang layanan, khususnya alat kesehatan untuk penanganan jantung dan stroke di rumah sakit daerah.
Meski demikian, Kemenkes menargetkan terobosan besar. Pada tahun 2027, alat kateterisasi jantung ditargetkan sudah tersedia di seluruh kabupaten dan kota, sehingga pasien tidak lagi kehilangan waktu emas akibat rujukan berjenjang yang terlalu panjang.
Kemenkes Buka Jalur Pendidikan Spesialis Berbasis Rumah Sakit
Untuk mengejar ketertinggalan jumlah tenaga medis, Kemenkes membuka jalur pendidikan dokter spesialis melalui Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan RSUD Prof Margono Soekarjo Purwokerto, RSUD Dr Moewardi Surakarta, serta Universitas Diponegoro.
Kerja sama ini mencakup pembukaan pendidikan spesialis bedah saraf, bedah anak, dan mikrobiologi.
“Tujuan utama kerja sama ini adalah agar kita bisa memproduksi lebih banyak dokter spesialis, lalu menempatkannya di rumah sakit yang selama ini belum memiliki layanan tersebut,” ujar Budi usai acara.
Kemenkes menargetkan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dapat diselesaikan dalam waktu 5 hingga 10 tahun, bahkan diupayakan lebih cepat melalui percepatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor.
Pemprov Jateng Apresiasi Kolaborasi Pusat dan Daerah
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, menyampaikan apresiasi atas sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah di sektor kesehatan.
Menurutnya, Rakontek yang diikuti seluruh Dinas Kesehatan kabupaten dan kota se-Jawa Tengah menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah agar program kesehatan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Forum ini penting untuk memastikan kebijakan pusat dan daerah bisa berjalan seirama dan saling menguatkan,” ujarnya.
Program Kesehatan Jateng Dinilai Efektif Sepanjang 2025
Sumarno menambahkan, sepanjang tahun 2025 sejumlah program kesehatan di Jawa Tengah menunjukkan hasil positif, di antaranya Spelling dan Cek Kesehatan Gratis yang dinilai langsung menyentuh masyarakat.
“Semoga evaluasi ini menjadi pijakan agar program kesehatan di Jawa Tengah pada 2026 bisa berjalan lebih baik, lebih merata, dan lebih berdampak,” katanya.
*Ikuti media sosial kami.
