Ahmad Luthfi Minta Pejabat Tinggalkan Birokrasi Rutinitas dan Hadirkan Inovasi Nyata

SEMARANG,KABARBANYUMASRAYA.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan dan meminta para pejabat untuk meninggalkan birokrasi rutinitas. Hal ini diungkapkan gubernur saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pemimpin birokrasi harus menjadi agen perubahan, membangun kolaborasi lintas sektor, dan menghadirkan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat dengan meninggalkan birokrasi rutinitas.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional ini tidak hanya sebagai formalitas dan sarana memperoleh sertifikat. Namun dia menegaskan, keberhasilan seorang pemimpin diukur dari kemampuan menghadirkan perubahan nyata, mempercepat reformasi birokrasi, dan menyelesaikan persoalan masyarakat melalui inovasi yang berdampak.

Menurut Ahmad Luthfi, setiap peserta diharapkan kembali ke instansi masing-masing dengan membawa gagasan baru yang mampu mempercepat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, bukan hanya sekadar birokrasi rutinitas.

“Harapannya nanti setelah mengikuti PKN, mereka kembali ke provinsi atau daerah masing-masing dan mampu mengubah birokrasi melalui terobosan serta ide-ide kreatif sehingga organisasinya menjadi lebih maju,” ujar Ahmad Luthfi.

Pemimpin Harus Berani Berubah, Bukan Sekadar Kuasai Teori dan Birokrasi Rutinitas

Luthfi menilai tantangan birokrasi saat ini jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya. Kondisi fiskal yang dinamis, perubahan geopolitik global, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik menuntut aparatur pemerintah memiliki kepemimpinan yang adaptif.

Untuk itu, seorang pemimpin harus berani berubah, bukan sekadar mengasai teori dan menjalankan birokrasi rutinitas. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memahami teori kepemimpinan. Yang lebih penting adalah kemampuan membaca persoalan, mengambil keputusan yang tepat, dan memastikan kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Banyak teori kepemimpinan di tempat kita, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mendengar, melihat, lalu bekerja secara efektif untuk menyelesaikan persoalan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif.

Kolaborasi Jadi Kunci Sukses Pembangunan Daerah

Dalam arahannya, Ahmad Luthfi juga menolak pola kepemimpinan yang mengandalkan satu individua tau birokrasi rutinitas. Menurutnya, pembangunan hanya dapat berhasil apabila seluruh unsur pemerintahan bekerja secara kolaboratif.

“Mengatasi suatu problem tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Tidak bisa one man show, tidak bisa parsial atau kasus per kasus, tetapi harus dikerjakan secara kolaboratif bersama-sama,” katanya.

Ia mengajak para peserta membangun super team, bukan menjadi superman yang merasa mampu menyelesaikan seluruh persoalan seorang diri.

Kolaborasi tersebut, lanjutnya, harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa agar setiap program pembangunan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Keberhasilan Jawa Tengah Jadi Bukti Pentingnya Sinergi

Sebagai contoh keberhasilan kolaborasi, Ahmad Luthfi menyoroti capaian Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang cerdas, bukan sekadar birokrasi rutinitas.

Pada tahun 2025, produksi gabah Jawa Tengah mencapai sekitar 9,5 juta ton, atau menyumbang hampir 15,6 persen produksi nasional. Menurutnya, capaian tersebut bukan hasil kerja satu instansi, melainkan buah sinergi seluruh pemerintah kabupaten/kota bersama organisasi perangkat daerah.

Ia berharap pola kerja serupa diterapkan dalam pengembangan sektor pariwisata, ekonomi hijau, investasi, hingga penyelesaian berbagai tantangan pembangunan lainnya.

LAN RI: Pemimpin Masa Depan Harus Adaptif dan Berorientasi Dampak

Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Erna Erawati, menegaskan bahwa pemimpin birokrasi masa depan harus memiliki tiga kompetensi utama, yakni adaptif terhadap perubahan, berorientasi pada hasil, serta mampu membangun kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, masyarakat kini tidak lagi menilai pemerintah dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi dari kemampuan menyelesaikan persoalan secara nyata.

“Masyarakat sering kali tidak menanyakan berapa banyak program yang dibuat. Mereka hanya ingin masalahnya selesai dan merasakan kehadiran negara yang benar-benar memberikan dampak,” kata Erna.

Ia berharap seluruh peserta PKN mampu menjadi pemimpin transformasional yang menghadirkan perubahan konkret di daerah masing-masing.

PKN Tingkat II Diikuti 51 Pejabat dari Berbagai Daerah Indonesia

Berdasarkan data BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, PKN Tingkat II Angkatan XXVIII diikuti 51 peserta yang berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dari berbagai wilayah Indonesia.

Keberagaman latar belakang peserta dinilai menjadi modal penting untuk memperluas jejaring, berbagi pengalaman, sekaligus mengembangkan praktik-praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pembukaan PKN turut dihadiri Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ayodhia G.L. Kalake, Sekretaris BPSDM Kementerian Dalam Negeri Afrijal Dahrin DJ, jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah Indonesia.

*Ikuti media sosial kami.