GUBERNUR Jateng Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya transformasi birokrasi menjadi lebih cepat, responsif, dan solutif dalam menjawab kebutuhan dan layani masyarakat. Aparatur sipil negara (ASN) diminta tidak lagi sekadar menjalankan rutinitas administratif, melainkan berperan aktif sebagai pemecah masalah (problem solver).
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 di Gedung Sasana Widya Praja, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026).
“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara,” katanya.
ASN Dituntut Cepat dan Adaptif Layani Masyarakat
Menurut Ahmad Luthfi, kecepatan layani masyarakat yang responsif menjadi kunci utama dalam pelayanan publik. ASN harus mampu beradaptasi dengan dinamika di lapangan serta menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan biasa.
“ASN harus cepat, responsif, dan mampu melakukan problem solving bagi masyarakat, jadi layani masyarakat dengan baik” ujarnya.
Perkuat Kolaborasi Antar OPD
Lebih lanjut, Ahmad Luthfi mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengedepankan kerja tim dan kolaborasi lintas sektor atau collaborative government.
Dalam situasi darurat seperti banjir, longsor, hingga kerusakan infrastruktur, seluruh OPD diminta bergerak bersama sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” katanya.
Sinkronisasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Ia juga menyoroti pentingnya keselarasan arah pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sinergi lintas level pemerintahan dinilai krusial agar program pembangunan benar-benar berdampak nyata.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga diminta fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, serta penguatan sumber daya manusia.
Penanganan Kemiskinan Harus Terpadu
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya pendekatan terpadu. Program pembangunan tidak cukup hanya berfokus pada fisik, tetapi juga harus menyasar persoalan mendasar seperti stunting, akses pendidikan, dan lapangan kerja.
“Kalau rumahnya dibangun tetapi anaknya stunting, tidak sekolah, dan orang tuanya tidak bekerja, maka kemiskinan tidak akan selesai,” jelasnya.
Tegaskan Integritas dan Sistem Merit
Di bidang tata kelola pemerintahan, ia menegaskan pentingnya integritas, netralitas, transparansi, serta penerapan sistem merit dalam birokrasi dalam layani masyarakat.
Ahmad Luthfi memastikan tidak ada praktik titip-menitip dalam promosi maupun penempatan jabatan.
“Tidak ada titip-titip di Provinsi Jawa Tengah. Semuanya harus berdasarkan merit system,” tegasnya.
Forum Perkuat Visi Birokrasi Jateng
Sementara itu, Uswatun Hasanah melaporkan bahwa forum tersebut diikuti oleh pejabat pimpinan tinggi pratama (JPT), eselon III, pejabat struktural, fungsional, serta ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik secara luring maupun daring.
Forum ini digelar sebagai upaya memperkuat kesamaan visi birokrasi dalam menerjemahkan program prioritas pembangunan di Jawa Tengah.
*Ikuti media sosial kami.
