PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat langkah penanganan dampak musim kemarau dengan mendistribusikan 6,8 juta liter air bersih ke 25 kabupaten/kota yang mengalami kekeringan. Hingga 24 Juli 2026, bantuan tersebut telah menjangkau 61.139 kepala keluarga (KK) atau sekitar 184.643 jiwa, sebagai upaya memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi di tengah meluasnya musim kemarau.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, wilayah terdampak kini mencakup 83 kecamatan di 148 desa, sementara 11 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan distribusi air bersih terus dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan.
“Total yang sudah diperbantukan atau terdistribusi sampai 24 Juli 2026 adalah 6,8 juta liter air bersih,” ujar Bergas saat menyampaikan laporan penanganan kekeringan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Menurut Bergas, dari total distribusi tersebut sebanyak 4.853.800 liter berasal dari pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota. Sementara 1.951.500 liter lainnya merupakan kontribusi berbagai pihak melalui program CSR, PMI, TNI-Polri, serta sejumlah instansi lainnya.
Kabupaten Klaten, Pemalang, dan Banjarnegara menjadi daerah dengan distribusi air bersih terbesar selama penanganan musim kemarau tahun ini.
Stok Air Bersih Masih Aman, Distribusi Jadi Fokus Utama
Meski penyaluran air bersih terus meningkat, BPBD memastikan cadangan air masih berada pada level yang aman.
Dari total 44,9 juta liter air bersih yang telah disiapkan melalui APBD kabupaten/kota, sekitar 40 juta liter masih tersedia sehingga kebutuhan masyarakat dipastikan dapat dipenuhi apabila kondisi kekeringan semakin meluas.
“Yang perlu diperhatikan adalah ritme distribusinya. Dari sisi ketersediaan air maupun anggaran masih mencukupi,” jelas Bergas.
Pemerintah daerah pun terus melakukan pemantauan agar distribusi air bersih dapat menjangkau wilayah yang paling membutuhkan secara cepat dan tepat sasaran.
Ancaman Kekeringan dan Kebakaran Meningkat Selama Musim Kemarau
Selain kekeringan, BPBD Jawa Tengah juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran selama musim kemarau.
Dalam periode 5 Juni hingga 19 Juli 2026, tercatat 275 kejadian kebakaran, terdiri atas 56 kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta 219 kebakaran gedung dan rumah.
Akibat kejadian tersebut, kerugian akibat karhutla diperkirakan mencapai sekitar Rp607 juta, sedangkan kebakaran gedung dan rumah menyebabkan kerugian hingga sekitar Rp27 miliar. Lahan tebu menjadi kawasan yang paling banyak terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Gubernur Ahmad Luthfi Pastikan Mitigasi Kemarau Sudah Dipersiapkan
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa langkah antisipasi musim kemarau telah disiapkan sejak awal melalui koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah.
Ia meminta seluruh kepala daerah melakukan mitigasi, memetakan daerah rawan kekeringan, serta memastikan distribusi air bersih berlangsung cepat agar masyarakat tidak mengalami krisis air.
“Intinya kebutuhan air bersih masih cukup, tinggal distribusi,” katanya.
Selain memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, Pemprov Jawa Tengah juga berupaya menjaga sektor pertanian agar produksi padi tetap meningkat selama musim kemarau.
Luthfi mengungkapkan bahwa usulan bantuan pompa air kepada Menteri Pertanian telah memperoleh persetujuan dan kini tinggal ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian dan Peternakan agar segera disalurkan ke daerah yang membutuhkan.
“Kemarin saya sudah ajukan ke Menteri Pertanian untuk bantuan pompa air. Sudah disetujui, tinggal ditindaklanjuti agar segera dikirim,” kata Ahmad Luthfi.
Dengan dukungan distribusi air bersih, bantuan pompa pertanian, serta penguatan mitigasi kebakaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap dampak musim kemarau terhadap masyarakat maupun sektor pertanian dapat ditekan semaksimal mungkin.
*Ikuti media sosial kami.
