GUBERNUR Ahmad Luthfi menegaskan bahwa wilayah yang dipimpinnya tidak boleh menjadi ruang tumbuh aksi premanisme, termasuk praktik penagihan utang yang dilakukan dengan cara intimidatif oleh oknum debt collector.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul viralnya video penghadangan mobil di pintu Tol Kaligawe yang memicu keresahan masyarakat. Dalam peristiwa itu, sebuah mobil Toyota Avanza yang dikemudikan warga asal Jepara dihentikan secara paksa oleh sekelompok orang.
“Penegakan hukum itu perlu untuk memberikan efek jera, agar kenyamanan dan keamanan di wilayah kita bisa terjamin,” ujar Luthfi.
Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, kendaraan yang dihentikan tersebut ternyata tidak memiliki tunggakan angsuran. Insiden terjadi akibat kesalahan identifikasi target. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah orang menunjukkan foto pelat nomor kendaraan dan mengambil paksa kunci mobil melalui jendela. Salah satu korban dilaporkan mengalami luka lecet saat terjadi perebutan kunci.
Tim Jatanras dari Polda Jawa Tengah kemudian mengamankan enam orang terduga pelaku di sebuah kantor pembiayaan di wilayah Karangtempel, Kota Semarang, pada 24 Februari 2026.
Penegakan Hukum Dinilai Kunci Jaga Iklim Investasi
Menurut Luthfi, jaminan keamanan dan kepastian hukum tidak hanya penting untuk menjaga ketertiban sosial, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi daerah.
Ia menilai Jawa Tengah harus tetap kondusif agar mampu menarik minat investor. Tanpa rasa aman, kepercayaan dunia usaha bisa tergerus.
“Kalau aspek penegakan hukum terpenuhi dan wilayahnya aman dari premanisme, tentu akan menarik bagi investasi,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, mendukung penuh langkah aparat dalam menindak tegas segala bentuk premanisme, intimidasi dan tindakan melawan hukum, termasuk dalam proses penagihan utang.
Kasus di Tol Kaligawe pun kembali menjadi sorotan publik secara nasional dan memantik diskusi mengenai batasan praktik penagihan oleh lembaga pembiayaan.
Antisipasi Kriminalitas Jelang Ramadan
Selain merespons kasus tersebut, Luthfi juga mengingatkan potensi meningkatnya tindak kriminal menjelang dan selama bulan Ramadan, ketika kebutuhan ekonomi masyarakat cenderung naik.
Ia meminta aparat keamanan meningkatkan pengawasan dan menjaga profesionalitas sebagai penegak hukum.
“Apalagi saat Ramadan, kebutuhan masyarakat meningkat. Potensi premanisme, kriminalitas juga bisa naik. Aparat harus hadir dan menciptakan rasa hormat serta kepercayaan publik,” katanya.
Dorong Dialog Sehat antara Warga dan Lembaga Pembiayaan
Di samping pendekatan penegakan hukum, Gubernur juga mendorong komunikasi yang lebih sehat antara masyarakat dan lembaga pembiayaan.
Ia mengimbau warga tetap memenuhi kewajiban finansialnya. Namun apabila mengalami kesulitan pembayaran, masyarakat disarankan membuka ruang dialog dengan pihak pembiayaan atau melapor kepada aparat jika menemukan praktik intimidasi.
“Kalau ada kesulitan, sebaiknya komunikasi dua arah. Bila perlu lapor kepada pihak berwajib. Jangan sampai terjadi friksi karena kurang komunikasi,” ujarnya.
Komitmen Jateng: Aman, Nyaman, dan Bebas Intimidasi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya menciptakan wilayah yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik premanisme dalam bentuk apa pun.
Dengan penegakan hukum yang konsisten serta partisipasi aktif masyarakat, Jawa Tengah diharapkan tetap menjadi daerah yang kondusif bagi warganya sekaligus ramah bagi dunia usaha.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
