MASALAH ketidaktepatan sasaran bantuan sosial kembali menjadi sorotan di Kabupaten Banjarnegara. Untuk memperbaikinya, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengambil langkah tegas dan terukur dengan mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) turun langsung ke lapangan guna membenahi dan memvalidasi data kemiskinan masyarakat.
Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana sebagai bentuk komitmen menghadirkan keadilan sosial dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang paling membutuhkan.
ASN Turun Lapangan, Data Kemiskinan Diverifikasi Langsung ke Rumah Warga
Bupati Amalia menegaskan, persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya melalui laporan administratif. Validasi faktual di lapangan menjadi kunci utama agar data kemiskinan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.
“Tujuan kita satu, bantuan harus tepat sasaran. Kalau hanya mengandalkan data lama dan modal sosial, prosesnya tidak akan cepat dan rawan keliru. Karena itu ASN harus turun langsung,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, tim verifikator akan melakukan pengecekan door to door ke rumah warga. Petugas mencatat kondisi tempat tinggal, aset, hingga situasi sosial ekonomi keluarga penerima bantuan.
Ditemukan Warga Mampu Masuk Data Miskin, Pemkab Ambil Langkah Tegas
Langkah ini diambil setelah Pemkab Banjarnegara menemukan sejumlah ketidaksesuaian data, di mana warga yang tergolong mampu justru terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.
“Sudah kita temukan, ada yang mengaku miskin tapi memiliki kendaraan bermotor. Ini harus ditertibkan supaya rasa keadilan di masyarakat tetap terjaga,” ujar Bupati Amalia.
Menurutnya, pembenahan data kemiskinan bukan untuk menyalahkan siapa pun, melainkan memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tidak tersingkir oleh kesalahan administrasi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Banjarnegara, Sila Satriana, menyampaikan bahwa kegiatan validasi akan melibatkan unsur ASN dan non-ASN secara menyeluruh.
“Ini perintah langsung dari pimpinan daerah. Kita kerahkan seluruh kekuatan aparatur agar validasi data kemiskinan berjalan objektif, serentak, dan akurat,” jelasnya.
Validasi ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab moral pemerintah dalam memastikan bantuan sosial tidak salah alamat.
Menuju Data Tunggal Kemiskinan yang Akurat dan Berkeadilan
Program validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini menjadi bagian dari upaya besar Pemkab Banjarnegara untuk mewujudkan data tunggal kemiskinan yang solid, terpercaya, dan berkelanjutan.
Bupati Amalia berpesan agar seluruh petugas menjalankan tugas dengan hati nurani.
“Saya ingin proses ini bukan hanya cepat, tapi benar-benar tepat. Jangan sampai ada warga yang lapar, sakit, atau kesulitan hidup, tapi justru tidak terdata karena kesalahan administrasi,” ujarnya.
Kegiatan verifikasi lapangan dijadwalkan dimulai setelah proses sosialisasi rampung. Pemerintah daerah menargetkan pembersihan data kemiskinan secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan, sejalan dengan upaya menurunkan angka kemiskinan dan stunting di Banjarnegara.
*Ikuti media sosial kami.
