PURBALINGGA – Sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga meminta pemerintah daerah memperkuat pendapatan sekaligus memastikan anggaran dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar berdampak pada masyarakat.
- PAD Purbalingga Turun Rp30 Miliar
- BUMD dan Pajak Kendaraan Jadi Sorotan
- Database Pajak Diminta Diperbarui
- Belanja Perubahan APBD Harus Punya Dampak Terukur
- Infrastruktur dan Pilkades 2026 Jadi Perhatian
- Tarif PBB-P2 untuk Sektor Pangan Dapat Apresiasi
- Fraksi DPRD Ingatkan Jangan Tambah Beban Masyarakat
- Perubahan APBD Harus Berujung pada Manfaat bagi Warga
Sorotan tersebut muncul dari sejumlah Fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Purbalingga, yang membahas tentang penyampaian pandangan umum terhadap tiga Raperda, yakni Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Seluruh fraksi DPRD pada prinsipnya menerima ketiga Raperda untuk dibahas ke tahap berikutnya. Namun, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan agar kebijakan anggaran dan regulasi yang disusun lebih tepat sasaran.
PAD Purbalingga Turun Rp30 Miliar
Salah satu perhatian utama DPRD adalah penurunan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Raperda Perubahan APBD 2026. PAD yang sebelumnya ditargetkan Rp462,739 miliar dalam APBD Murni 2026, disesuaikan menjadi Rp432,699 miliar. Artinya, terdapat penurunan proyeksi sekitar Rp30,039 miliar.
Penyesuaian tersebut antara lain berkaitan dengan penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta kontribusi sejumlah badan usaha milik daerah.
Fraksi PKB meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab penurunan tersebut sekaligus menjadikannya bahan evaluasi dalam menyusun strategi pendapatan. Juru Bicara Fraksi PKB, Titi Yeni Sugiarti, mempertanyakan apakah penurunan PAD sepenuhnya disebabkan faktor kebijakan dan mekanisme penerimaan di luar kendali Pemkab Purbalingga.
Menurutnya, perlu dilihat pula kemungkinan adanya persoalan dalam perencanaan target, intensifikasi, maupun ekstensifikasi sumber PAD yang menjadi kewenangan daerah.
BUMD dan Pajak Kendaraan Jadi Sorotan
Fraksi PKS mendorong evaluasi terhadap kinerja badan usaha milik daerah. Dua perusahaan daerah yang menjadi perhatian adalah PD BPRS Buana Mitra Perwira dan PDAM Tirta Perwira Purbalingga. Selain itu, PKS meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor.
“Fraksi PKS mendorong kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap PD BPRS Buana Mitra Perwira dan PDAM Tirta Perwira Purbalingga serta optimalisasi PAD dari pajak kendaraan bermotor,” kata Juru Bicara Fraksi PKS, Didik Suprayogi.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menilai pajak kendaraan bermotor masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pemda diminta memperkuat penagihan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Yuniarti, mengatakan optimalisasi pajak kendaraan juga berkaitan dengan prinsip keadilan bagi masyarakat.
Database Pajak Diminta Diperbarui
Fraksi Golkar menyoroti pentingnya pembaruan database wajib pajak dan retribusi. Database tersebut dinilai perlu diperbarui secara digital dan berkala sehingga kebijakan peningkatan pendapatan dapat berdasarkan data yang aktual.
Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah. Selain pendapatan, Golkar meminta penggunaan penerimaan pembiayaan sebesar Rp103,76 miliar diarahkan pada program yang memiliki dampak ekonomi lebih luas.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Uut Triyas Yanuar, mengatakan anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.
“Bukan sekadar belanja habis pakai,” ujarnya.
Belanja Perubahan APBD Harus Punya Dampak Terukur
DPRD juga meminta pemerintah daerah tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi memastikan setiap program memiliki hasil yang jelas. Fraksi Gerindra meminta kegiatan fisik yang masuk dalam APBD Perubahan 2026 segera direalisasikan dengan prinsip efektif dan efisien.
Program tersebut harus memiliki ukuran yang jelas, mulai dari output, outcome, impact, hingga benefit yang diterima masyarakat. Dengan demikian, anggaran daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan warga.
Infrastruktur dan Pilkades 2026 Jadi Perhatian
Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan lain, terutama terkait pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi salah satu prioritas dalam perubahan anggaran 2026. Fraksi tersebut juga menyoroti penataan pajak dan retribusi agar lebih adil serta tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkades 2026 yang akan berlangsung di 184 desa.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Uswatun Khasanah menyatakan pihaknya dapat menerima Raperda untuk dibahas pada tahap berikutnya.
Tarif PBB-P2 untuk Sektor Pangan Dapat Apresiasi
Fraksi PKB memberikan apresiasi terhadap pengaturan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang lebih rendah, yakni 0,12 persen untuk lahan produksi pangan dan ternak. Kebijakan tersebut dinilai menunjukkan keberpihakan terhadap petani dan sektor pangan.
Sementara itu, Fraksi Golkar meminta perhatian pemerintah terhadap pembinaan atlet Purbalingga. Salah satu usul yang disampaikan adalah pembebasan biaya parkir bagi atlet yang menggunakan fasilitas untuk kegiatan latihan maupun pembinaan.
Fraksi DPRD Ingatkan Jangan Tambah Beban Masyarakat
Sejumlah Fraksi DPRD Purbalingga mengingatkan pemerintah daerah agar setiap kebijakan baru mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, kebijakan pajak maupun retribusi diharapkan tidak justru menambah beban warga.
Fraksi DPRD Purbalingga tersebut juga mendorong agar program pembangunan yang masuk ke desa semakin tepat sasaran. Pengawasan masyarakat perlu diperkuat untuk memastikan program yang telah dianggarkan benar-benar sesuai kebutuhan warga.
Perubahan APBD Harus Berujung pada Manfaat bagi Warga
Pandangan seluruh fraksi DPRD Purbalingga menunjukkan satu pesan utama dalam pembahasan Perubahan APBD Purbalingga 2026: penguatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan kualitas belanja.
Pemerintah daerah tidak hanya dituntut meningkatkan PAD, tetapi juga harus mampu mengelola setiap rupiah anggaran secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata.
Dengan catatan dari DPRD tersebut, pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih realistis, tepat sasaran, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purbalingga.
*Ikuti media sosial kami.
