PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat sebagai salah satu showcase nasional implementasi Mandatori B50, program biodiesel terbaru yang resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto.
Penunjukkan Jawa Tengah ini sebagai bagian dari strategi mewujudkan kemandirian energi Indonesia.
Kepercayaan tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah percontohan dalam penerapan mendatori B50 di sektor alat dan mesin pertanian. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen provinsi tersebut dalam mempercepat transisi menuju energi bersih dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Peluncuran Mandatori B50 dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Rest Area KM 57 Tol Jakarta–Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan implementasi mendatori B50 di wilayahnya akan dimulai dari penggunaan pada alat dan mesin pertanian. Menurutnya, sejumlah produsen alat pertanian telah mulai mengadopsi bahan bakar biodiesel tersebut dan penerapannya akan terus diperluas.
“B50 kita fokusnya ke alat-alat pertanian. Sekarang itu Kubota sudah menggunakan alat-alat pertanian dengan B50. Nanti ke depannya lagi tidak hanya ke alat-alat pertanian tetapi bisa juga kapal atau kendaraan yang menggunakan biosolar,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam aspek distribusi maupun penyediaan bahan bakar yang menjadi kewenangan pemerintah bersama Pertamina.
“Kita menyesuaikan dengan Pertamina karena aturan yang menentukan sana, kita tinggal menyesuaikan saja,” katanya.
B50 Perkuat Ketahanan Energi, Kurangi Impor Solar dan Emisi Karbon
B50 merupakan bahan bakar biodiesel yang terdiri dari campuran 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis minyak sawit dan 50 persen solar. Program ini menjadi kelanjutan kebijakan mandatori biodiesel yang sebelumnya berkembang dari B20, B30 hingga B40.
Bagi Jawa Tengah, implementasi B50 melengkapi berbagai program transisi energi yang telah berjalan, seperti pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), pompa air tenaga surya, Desa Mandiri Energi, konservasi energi, hingga penyelarasan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan Kebijakan Energi Nasional.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan peluncuran Mandatori B50 merupakan tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian energi. Bahkan, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan mandatori B50 secara nasional.
“Ini bukan sekadar capaian teknologi, tetapi bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri untuk kepentingan rakyat. Saya terus mendorong kemandirian energi. Bahkan dulu saya ingin langsung menuju B100, tetapi B50 saja sudah cukup untuk membuat kita tidak perlu impor solar lagi,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi panjang antara pemerintah, petani sawit, pelaku industri, hingga berbagai kementerian yang selama bertahun-tahun mengembangkan ekosistem biodiesel nasional.
Prabowo juga menilai penerapan mandatori B50 akan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara terdepan dalam upaya menekan emisi karbon global.
“Hari ini sangat bersejarah. Dunia membicarakan Indonesia karena kita memimpin dalam upaya mengurangi emisi karbon. Dengan B50, kita mampu menghemat sekitar 44 juta ton karbon dioksida ekuivalen,” ujarnya.
Mendatori B50 Mampu Hemat Devisa Negara Hingga Rp 170 Triliun
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut implementasi Mandatori B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun setiap tahun karena berkurangnya ketergantungan terhadap impor solar.
Selain memperkuat ketahanan energi nasional, kebijakan tersebut juga diyakini akan meningkatkan penyerapan crude palm oil (CPO), memberikan kepastian pasar bagi petani sawit, membuka lapangan kerja baru, serta menekan emisi gas rumah kaca.
“Keberhasilan B50 akan menjadi contoh untuk pengembangan bioetanol. Saat ini implementasi B50 sudah mencapai sekitar 56 persen dan dalam dua bulan ke depan ditargetkan berlaku penuh secara nasional,” kata Bahlil.
*Ikuti media sosial kami.
