MENYONGSONG arus mudik Lebaran Idulfitri 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tancap gas memantapkan infrastruktur jalan. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, perbaikan jalan harus clear tanpa sisa masalah, demi menjamin keselamatan pemudik sekaligus menjaga denyut ekonomi dan investasi daerah.
Penegasan itu disampaikan Ahmad Luthfi usai menghadiri Outlook Ekonomi Solo Raya 2026 di The Sunan Hotel, Surakarta, Rabu (4/2/2026).
Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas Utama Jelang Mudik Lebaran
Ahmad Luthfi menyatakan, menjelang arus mudik Lebaran seluruh pemerintah daerah diminta fokus pada pemantapan infrastruktur jalan sesuai kemampuan APBD masing-masing kabupaten dan kota.
“Menjelang arus mudik Lebaran, kita fokus pada infrastruktur. Dengan kemampuan APBD kabupaten/kota, prioritas kita adalah memantapkan jalan,” katanya.
Menurutnya, kondisi jalan yang layak merupakan kunci kelancaran arus mudik, distribusi logistik, serta mobilitas masyarakat yang meningkat tajam menjelang hari raya.
Jalan Provinsi Hampir 97 Persen Mantap, Hujan Jadi Tantangan
Berdasarkan data Pemprov Jawa Tengah, kondisi jalan provinsi saat ini telah mencapai hampir 97 persen mantap, sementara jalan kabupaten dan kota berada di kisaran 87 persen.
Meski demikian, Ahmad Luthfi mengakui tantangan utama datang dari curah hujan tinggi yang berpotensi mempercepat kerusakan jalan.
“Tantangan kita adalah curah hujan yang tinggi. Karena itu, perbaikan dilakukan secara cepat dan adaptif agar tidak mengganggu arus mudik mudik Lebaran,” katanya.
Gubernur menegaskan, setiap keluhan masyarakat terkait jalan rusak menjadi perhatian serius pemerintah. Ia mencontohkan peristiwa di Kabupaten Sragen, ketika seorang kepala desa melakukan aksi simbolik mandi lumpur akibat terpeleset di jalan rusak.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen langsung melakukan perbaikan di ruas Mlale–Ngepringan, yang menjadi akses utama warga.
Target Lebaran, Jalan Harus Bebas “Public Complain”
Ahmad Luthfi memastikan, evaluasi menyeluruh kondisi jalan akan dilakukan menjelang Idulfitri dan puncak arus mudik. Evaluasi tersebut mengacu pada roadmap pembangunan infrastruktur 2025.
“Menjelang Idulfitri dan arus mudik, kita evaluasi. Infrastruktur harus mantap. Jalan provinsi dan kabupaten harus clear dari public complain,” katanya.
Menurut Luthfi, kepastian kondisi jalan tidak hanya berdampak pada pemudik, tetapi juga sangat menentukan iklim investasi. Infrastruktur yang andal dibutuhkan untuk menopang kawasan industri, pariwisata, serta pengembangan Solo Raya sebagai kawasan aglomerasi ekonomi.
Jalan Desa Jadi Kewenangan Daerah, Koordinasi Tetap Jalan
Untuk jalan desa dan jalan lingkungan, Gubernur menegaskan kewenangan perbaikan berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota. Meski demikian, koordinasi lintas daerah tetap dilakukan agar persoalan infrastruktur dasar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Untuk jalan desa dan jalan lingkungan, itu menjadi kewenangan dan prioritas masing-masing bupati dan wali kota,” katanya.
*Ikuti media sosial kami.
