DINAS Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah memastikan bahwa bencana tanah longsor di lereng Gunung Slamet, yang melanda sejumlah wilayah seperti Kabupaten Pemalang dan Purbalingga, murni disebabkan oleh faktor alam.
- Hujan Berhari-hari Buat Lereng Kehilangan Stabilitas
- ESDM Tegaskan Tidak Ada Tambang di Tubuh Gunung Slamet
- Peringatan Dini Longsor Disampaikan Rutin ke Daerah
- Pengawasan Tambang Tetap Diperketat Meski Tak Terkait Longsor
- Pemprov Siap Tindak Tegas Tambang yang Melanggar Aturan
- Edukasi Publik Jadi Kunci Pengurangan Risiko Bencana
Kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan hasil kajian teknis dan tinjauan lapangan yang dilakukan ESDM Jawa Tengah. Longsor dipicu oleh curah hujan ekstrem dengan intensitas tinggi dan durasi panjang, sehingga menyebabkan tanah jenuh air dan kestabilan lereng menurun drastis.
Hujan Berhari-hari Buat Lereng Kehilangan Stabilitas
Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menjelaskan bahwa longsor terjadi pada lereng-lereng terjal di tubuh Gunung Slamet yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Curah hujan ekstrem terjadi selama beberapa hari berturut-turut. Tanah menjadi jenuh air dan daya dukung lereng melemah. Ini merupakan faktor alam murni,” ujar Agus di Semarang, Rabu (28/1/2026).
Ia menambahkan, karakteristik tanah di kawasan Gunung Slamet memiliki porositas tinggi sehingga mudah menyerap air. Ketika kejenuhan tercapai dan dikombinasikan dengan kemiringan lereng yang curam, potensi gerakan tanah meningkat signifikan. Faktor litologi atau jenis batuan yang mudah lapuk juga memperbesar risiko longsor.
ESDM Tegaskan Tidak Ada Tambang di Tubuh Gunung Slamet
Menanggapi isu yang mengaitkan bencana longsor dengan aktivitas pertambangan, Agus menegaskan bahwa tidak terdapat kegiatan tambang di tubuh Gunung Slamet.
“Lokasi pertambangan berada di kaki gunung, dengan elevasi ratusan meter lebih rendah dari titik longsoran. Tidak ada aktivitas tambang di tubuh Gunung Slamet,” tegasnya.
Secara teknis dan geografis, kata Agus, lokasi pertambangan tidak memiliki hubungan langsung dengan area mahkota longsoran yang terjadi di lereng gunung.
Peringatan Dini Longsor Disampaikan Rutin ke Daerah
Sebagai langkah mitigasi, Dinas ESDM Jawa Tengah secara rutin menyampaikan informasi potensi gerakan tanah kepada seluruh bupati dan wali kota, terutama saat musim penghujan.
Informasi tersebut disusun melalui pemetaan wilayah rawan longsor yang dipadukan dengan data prakiraan cuaca dan curah hujan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Setiap bulan kami merilis peta potensi gerakan tanah lengkap dengan tabulasi curah hujan dan tingkat kerawanan, mulai dari rendah hingga tinggi. Ini menjadi peringatan dini bagi daerah,” jelas Agus.
Pengawasan Tambang Tetap Diperketat Meski Tak Terkait Longsor
Meski longsor tidak berkaitan dengan pertambangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan pengawasan terhadap aktivitas tambang tetap dilakukan secara ketat.
Dinas ESDM terus melakukan penataan, pembinaan, serta pengawasan kepada pelaku usaha pertambangan agar menjalankan kegiatan sesuai ketentuan administratif, teknis, prinsip good mining practice, dan kaidah lingkungan hidup.
Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah rawan bencana juga terus digencarkan, khususnya imbauan kewaspadaan saat terjadi hujan lebat dengan durasi panjang.
Pemprov Siap Tindak Tegas Tambang yang Melanggar Aturan
Dalam aspek penegakan hukum, Agus menegaskan pemerintah tidak akan ragu menindak pelaku usaha tambang yang melanggar ketentuan.
Penindakan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembinaan, pengawasan, pengendalian, hingga penertiban.
“Jika setelah dibina dan diawasi tetap tidak patuh, maka akan ditindak tegas. Mulai dari penghentian sementara, penghentian permanen, sampai pencabutan izin,” ujarnya.
Sebagai contoh, Dinas ESDM Jawa Tengah telah mengusulkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT Dinar Batu Agung kepada Kementerian Investasi/BKPM melalui DPMPTSP, karena dinilai tidak menindaklanjuti rekomendasi evaluasi lintas instansi.
Edukasi Publik Jadi Kunci Pengurangan Risiko Bencana
Pemprov Jawa Tengah berharap, melalui penguatan sistem peringatan dini, penyampaian informasi potensi bencana, serta penegakan aturan yang konsisten, masyarakat semakin memahami bahwa longsor merupakan fenomena alam yang dapat diprediksi dan diantisipasi.
“Kami memberi perhatian serius kepada warga terdampak dan akan terus memperkuat langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko serta dampak bencana di Jawa Tengah,” katanya.
*Ikuti media sosial kami
