Percepat Sekolah Inklusi, Wagub Jateng Buka Jalan Pendidikan Setara bagi Anak Disabilitas

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah terus melangkah maju dalam memastikan hak pendidikan yang setara bagi anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. Melalui penguatan dan perluasan sekolah inklusi, Pemprov Jateng menargetkan tidak ada lagi anak disabilitas yang tertinggal dari akses pendidikan yang layak.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sekaligus Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Jawa Tengah Tahun 2027, yang digelar di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat (6/2/2026).

Pemprov Jateng Tangani Isu Disabilitas Secara Terpadu dan Berbasis Data

Wagub Taj Yasin menegaskan, penanganan isu disabilitas di Jawa Tengah dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, dengan menitikberatkan pada sinkronisasi data serta penguatan regulasi di seluruh 35 kabupaten/kota.

Saat ini, Pemprov Jateng telah memiliki peta sebaran penyandang disabilitas yang cukup detail sebagai landasan penyusunan kebijakan. Berdasarkan data Dinas Sosial Jawa Tengah, jumlah penyandang disabilitas di provinsi ini mencapai sekitar 100 ribu orang yang tersebar di berbagai wilayah.

“Data ini menjadi modal penting untuk menata ulang aksesibilitas, terutama di sektor pendidikan melalui sekolah inklusi dan peningkatan kelayakan hidup,” ujar Taj Yasin.

Wagub Akui Akses Pendidikan Disabilitas Masih Belum Merata

Secara terbuka, Wagub mengakui bahwa hingga kini masih terdapat keterbatasan akses pendidikan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Jawa Tengah. Namun, pengakuan tersebut justru menjadi titik awal untuk melakukan perbaikan yang lebih tepat sasaran.

“Kami menyadari masih ada kekurangan. Karena itu, kebijakan terus kami evaluasi agar penanganan penyandang disabilitas bisa lebih presisi dan berdampak nyata,” katanya.

Kampanye Sekolah Inklusi Jadi Fondasi Lima Tahun Terakhir

Dalam lima tahun terakhir, Pemprov Jateng secara konsisten melakukan kampanye masif tentang sekolah inklusi dan peningkatan kesadaran publik. Langkah ini dinilai krusial sebagai fondasi sebelum memasuki tahap pemenuhan hak-hak disabilitas yang lebih teknis dan menyeluruh.

“Masyarakat harus memahami bahwa saudara-saudara kita penyandang disabilitas memiliki hak yang sama atas pendidikan dan kehidupan yang layak. Kita ingin mereka mandiri, berdaya secara ekonomi, bahkan mampu menjadi kepala keluarga,” kata Taj Yasin.

Melalui Musrenbang 2026, Pemprov Jateng memastikan seluruh aspirasi komunitas difabel akan diintegrasikan dalam RKPD Jawa Tengah Tahun 2027.

Evaluasi Sekolah Inklusi Dipercepat, Tak Boleh Ada Anak Tertinggal

Wagub juga menginstruksikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk mengkaji ulang efektivitas sekolah inklusi yang telah berjalan. Evaluasi ini dilakukan guna memastikan tidak ada lagi anak penyandang disabilitas usia sekolah yang kehilangan hak pendidikannya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan layanan pendidikan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Komunitas Difabel Dorong Percepatan Rencana Aksi Daerah Disabilitas

Dalam forum Musrenbang, perwakilan Roemah Difabel Jawa Tengah, Didik Sugiyanto, menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur Jawa Tengah yang mendeklarasikan diri sebagai Bapak Disabilitas.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya percepatan penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Disabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Perda Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023.

“Kami masih menemukan penyandang disabilitas usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan, serta usia produktif yang belum bekerja. Kami berharap RAD Disabilitas segera diselesaikan agar solusi dapat berjalan secara sistematis,” katanya.

*Ikuti media sosial kami.