PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk menyiapkan pekerja migran yang profesional, kompeten, dan mampu bersaing di pasar kerja internasional. Selain bekerja di luar negeri, para pekerja migran juga dinilai memiliki potensi menjadi duta investasi Indonesia di berbagai negara.
Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pekerja migran Indonesia tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja, tetapi juga dapat menjadi representasi positif bangsa di kancah global.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Wakil Menteri Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/3/2026).
“Pekerja kita yang ada di luar negeri ini sebenarnya juga bisa menjadi duta investasi Indonesia di luar negeri. Karena itu mereka harus dipersiapkan secara matang agar tidak menjadi korban proses penempatan yang tidak sesuai aturan,” kata Luthfi.
Jumlah Pekerja Migran Asal Jawa Tengah Terus Bertambah
Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu daerah pengirim tenaga kerja terbesar di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah tenaga kerja asal provinsi ini yang bekerja di luar negeri menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan.
Pada 2021 tercatat sekitar 17.440 pekerja migran berasal dari Jawa Tengah. Jumlah tersebut meningkat tajam pada 2022 menjadi 47.493 orang.
Tren kenaikan berlanjut pada 2023 dengan angka mencapai 64.566 pekerja migran, kemudian meningkat lagi pada 2024 menjadi 66.610 orang. Sementara pada 2025 tercatat sekitar 62.276 warga Jawa Tengah bekerja di berbagai negara.
Sejumlah kabupaten yang menjadi penyumbang terbesar tenaga kerja migran di antaranya Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, dan Kebumen.
Didukung SMK, BLK, hingga Politeknik
Menurut Ahmad Luthfi, kesiapan Jawa Tengah dalam menyiapkan tenaga kerja profesional didukung oleh ekosistem pendidikan vokasi yang cukup kuat.
Berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan tersedia untuk membekali calon pekerja migran dengan keterampilan yang dibutuhkan, mulai dari Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, SMK, hingga politeknik.
Selain keterampilan teknis, calon pekerja migran juga perlu dibekali kemampuan bahasa asing serta pemahaman budaya negara tujuan agar mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja di luar negeri.
“Persiapan harus menyeluruh, mulai dari bahasa, budaya negara tujuan, hingga keterampilan kerja. Dengan begitu mereka benar-benar siap bekerja sekaligus terlindungi,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai persoalan yang sering dialami pekerja migran di luar negeri umumnya bermula dari proses keberangkatan yang tidak sesuai prosedur. Karena itu, pembenahan sistem sejak awal dinilai penting untuk memastikan perlindungan tenaga kerja.
Target Nasional 500 Ribu Tenaga Kerja Profesional
Sementara itu, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla menjelaskan bahwa kunjungannya ke Jawa Tengah bertujuan memetakan potensi sarana dan prasarana untuk menyiapkan calon pekerja migran.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan optimalisasi sekitar 500 ribu calon pekerja migran Indonesia di berbagai sektor profesional di luar negeri.
“Arahan Presiden sangat jelas, kita ingin mengoptimalkan sekitar 500 ribu calon pekerja migran untuk ditempatkan di berbagai sektor profesional,” ujarnya.
Dzulfikar juga mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk pasar kerja global.
Kapasitas Pendidikan Vokasi Jateng Capai 1,2 Juta Orang
Menurut Dzulfikar, kapasitas lembaga pendidikan dan pelatihan di Jawa Tengah sangat besar. Jika dihitung secara keseluruhan, daya tampung pendidikan vokasi di provinsi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1,2 juta orang.
Kapasitas itu berasal dari berbagai institusi seperti sekolah vokasi, SMK, Balai Latihan Kerja, hingga politeknik yang tersebar di berbagai daerah.
“Ini menjadi kabar baik bagi kami karena Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam mendukung program nasional penyiapan tenaga kerja profesional bertaraf internasional,” katanya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Kementerian P2MI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana membentuk tim percepatan guna merancang berbagai agenda strategis untuk meningkatkan kualitas sekaligus perlindungan pekerja migran Indonesia.
