SEMARANG,KABARBANYUMASRAYA – Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 81 persen dari total target pendataan. Meski menunjukkan progres yang cukup tinggi, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta seluruh pihak mempercepat proses pendataan agar target dapat diselesaikan sebelum masa sensus berakhir.
- Wagub Dorong Percepatan Pendataan Perusahaan dan Kawasan Industri
- Kendal dan Batang Tuntas 100 Persen, Semarang Masih Perlu Percepatan
- BPS: Pendataan Usaha Besar Masih Menjadi Tantangan Sensus Ekonomi
- Perusahaan Besar dan Penghuni Apartemen Jadi Fokus Pendataan
- Data Dijamin Rahasia, Jadi Dasar Kebijakan Ekonomi Nasional
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Badan Pusat Statistik (BPS), pelaku usaha, hingga masyarakat untuk memastikan seluruh objek sensus berhasil didata dalam waktu yang tersisa.
Wagub Dorong Percepatan Pendataan Perusahaan dan Kawasan Industri
Arahan tersebut disampaikan Taj Yasin saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menuntaskan pendataan, terutama terhadap perusahaan besar, kawasan industri, serta penghuni apartemen yang hingga kini masih menjadi tantangan di lapangan.
“Kita kolaborasikan lagi, kita pahamkan kepada para pengusaha, masyarakat, termasuk penghuni apartemen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap untuk itu,” kata Taj Yasin.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan kembali memetakan perusahaan maupun kawasan industri yang belum sepenuhnya terdata agar pendekatan yang dilakukan lebih efektif selama sisa waktu pelaksanaan sensus.
“Kita petakan kembali perusahaan dan kawasan industri yang belum tercapai agar dalam sisa waktu tiga minggu ini Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah benar-benar bisa dituntaskan,” ujarnya.
Kendal dan Batang Tuntas 100 Persen, Semarang Masih Perlu Percepatan
Taj Yasin mengungkapkan, beberapa kawasan industri di Jawa Tengah telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kawasan Industri Kendal maupun Batang berhasil mencapai tingkat pendataan hingga 100 persen.
Model koordinasi yang diterapkan di kedua wilayah tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang masih menghadapi kendala.
Berdasarkan data BPS, Kota Semarang masih menjadi daerah yang membutuhkan percepatan karena memiliki jumlah pelaku usaha terbesar di Jawa Tengah. Hingga kini capaian pendataannya baru sekitar 71 persen.
Sementara itu, Kabupaten Banjarnegara menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yakni 92 persen, sehingga menjadi salah satu contoh keberhasilan pelaksanaan sensus di tingkat kabupaten.
BPS: Pendataan Usaha Besar Masih Menjadi Tantangan Sensus Ekonomi
Wakil Kepala BPS Pusat, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang dinilai berkontribusi besar terhadap kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, capaian 81 persen merupakan hasil kolaborasi yang kuat antara BPS dan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah progres pendataan sektor ekonomi di Jawa Tengah sangat baik. Sudah mencapai 81 persen dari total target. Ini bukan capaian yang mudah karena jumlah pelaku usaha di Jawa Tengah mencapai lebih dari 4,5 juta,” ujar Sonny.
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa pendataan terhadap kelompok usaha besar baru mencapai sekitar 40 persen. Kondisi tersebut menjadi fokus utama dalam beberapa pekan terakhir pelaksanaan sensus.
“Target kami seluruh usaha besar bisa terdata 100 persen karena data tersebut akan menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap,” katanya.
Perusahaan Besar dan Penghuni Apartemen Jadi Fokus Pendataan
Sonny menjelaskan, tantangan terbesar bukan berasal dari pelaku usaha mikro maupun masyarakat umum, melainkan proses pendataan perusahaan besar yang memerlukan koordinasi lintas divisi hingga kantor pusat.
Selain itu, petugas juga menghadapi kendala dalam menjangkau penghuni apartemen yang memiliki mobilitas tinggi sehingga sulit ditemui saat pendataan berlangsung.
“Untuk perusahaan besar, data yang diminta mencakup keuangan, ketenagakerjaan hingga penjualan sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Banyak juga yang harus berkoordinasi dengan kantor pusat,” jelasnya.
Untuk mempercepat proses tersebut, BPS tidak hanya mengerahkan petugas lapangan, tetapi juga melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat senior BPS guna melakukan pendataan langsung terhadap perusahaan-perusahaan besar.
Data Dijamin Rahasia, Jadi Dasar Kebijakan Ekonomi Nasional
BPS kembali menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan perpajakan. Seluruh data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Hasil pendataan dari Sensus Ekonomi ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Data tersebut akan memotret jumlah dan persebaran pelaku usaha, skala usaha, sektor formal maupun informal, hingga karakteristik aktivitas ekonomi yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang.
*Ikuti media sosial kami.
