PELAKSANAAN Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Jawa Tengah resmi dimulai pada Senin (15/6/2026). Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menjadi responden pertama yang didatangi petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pendataan lapangan yang dilakukan secara door to door.
Pendataan berlangsung di rumah dinas Wakil Gubernur di Jalan Rinjani, Kota Semarang. Kedatangan petugas sensus sekaligus menandai dimulainya kegiatan pengumpulan data ekonomi masyarakat yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Dalam proses tersebut, dua petugas BPS melakukan wawancara langsung menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) atau sistem pendataan berbasis perangkat digital. Sebelum memulai wawancara, petugas terlebih dahulu menunjukkan kartu identitas resmi, surat tugas, serta mengenakan atribut khusus Sensus Ekonomi 2026.
Taj Yasin Ajak Masyarakat Dukung Pelaksanaan Sensus Ekonomi
Usai mengikuti pendataan, Taj Yasin mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya.
Menurutnya, data yang terkumpul akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
“Melalui sensus ini pemerintah akan memiliki data yang lebih akurat untuk menyusun program-program ekonomi bagi masyarakat. Karena itu saya mengajak warga menerima petugas sensus dan tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data dijamin,” ujarnya.
Data Ekonomi Digital hingga Usaha Rumahan Jadi Sasaran Pendataan
Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Ali Said, menjelaskan bahwa pelaksanaan pendataan lapangan dimulai serentak pada 15 Juni 2026. Setiap tim sensus terdiri atas petugas pencacah dan petugas pengawas yang bertugas memastikan proses berjalan sesuai prosedur.
Ia menjelaskan, sensus akan mengumpulkan berbagai informasi terkait kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Data yang dihimpun mencakup sumber pendapatan keluarga, jenis pekerjaan, kondisi tempat tinggal, hingga aktivitas usaha yang dijalankan anggota keluarga.
Tidak hanya usaha konvensional, aktivitas ekonomi berbasis digital juga menjadi bagian penting dalam pendataan kali ini.
“Jika ada anggota keluarga yang menjalankan bisnis online, menjadi kreator konten, YouTuber, influencer, maupun aktivitas ekonomi digital lainnya, semuanya akan dicatat dalam sensus,” kata Ali Said.
Selain rumah tangga, BPS juga akan mendata unit usaha yang beroperasi di lokasi berbeda dengan tempat tinggal pemiliknya guna memperoleh gambaran ekonomi yang lebih komprehensif.
Sebanyak 36.891 Petugas Diterjunkan Hingga Akhir Agustus
Untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS Jawa Tengah menerjunkan sebanyak 36.891 petugas lapangan yang akan bertugas selama periode 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Ali Said berharap keterlibatan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagai responden pertama dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus dan mendorong partisipasi aktif warga.
Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan.
“Kami berharap langkah ini menjadi contoh sehingga masyarakat tidak ragu menerima petugas sensus dan bersedia memberikan informasi yang benar sesuai fakta,” ujarnya.
Sementara itu, dua petugas sensus yang bertugas melakukan pendataan terhadap Wakil Gubernur, yakni Anggita dan Hapsari, mengaku sempat merasa gugup karena harus mewawancarai pejabat daerah pada hari pertama pelaksanaan sensus.
Meski demikian, keduanya berharap kehadiran mereka di rumah dinas Wakil Gubernur dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap petugas sensus yang bertugas di lapangan.
Sensus Ekonomi 2026 Jadi Dasar Penyusunan Kebijakan Pembangunan
Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang bertujuan memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Pendataan ini juga menjadi sarana untuk mengukur perkembangan berbagai sektor usaha, termasuk ekonomi digital yang terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.
Data yang dihasilkan nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan ekonomi, serta berbagai program pemerintah yang diharapkan lebih efektif dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
*Ikuti media sosial kami.
