GUBERNUR Jawa Tengah menegaskan PMI harus menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana, tidak hanya fokus pada donor darah tetapi juga hadir sejak mitigasi, tanggap darurat hingga pemulihan masyarakat terdampak, terlebih Jateng merupakan ‘minimarket’ bencana.
Untuk itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan Palang Merah Indonesia (PMI) harus menjadi kekuatan utama dalam penanganan bencana di Jawa Tengah. Dengan karakteristik wilayah yang memiliki ancaman banjir, rob, tanah longsor, hingga letusan gunung api, Luthfi meminta PMI memperkuat sistem respons cepat agar mampu hadir dalam waktu sesingkat mungkin saat bencana terjadi.
Penegasan tersebut disampaikan usai pelantikan Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2026–2031 di Semarang. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla melantik Ahmad Luthfi sebagai Pelindung PMI Jawa Tengah, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen sebagai Ketua Dewan Kehormatan, serta Haryanto sebagai Ketua PMI Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi: PMI Harus Jadi Backbone Penanganan Bencana
Menurut Ahmad Luthfi, Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi sehingga membutuhkan organisasi kemanusiaan yang mampu bergerak cepat sejak sebelum bencana terjadi hingga proses pemulihan.
Ia menilai PMI memiliki peran yang jauh lebih luas dibanding pelayanan donor darah. Organisasi tersebut harus menjadi ujung tombak penanganan darurat, mulai dari memberikan pertolongan pertama, membuka dapur umum, hingga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.
“Jawa Tengah merupakan ‘minimarket’ bencana, mulai dari banjir, rob, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Karena itu, PMI harus menjadi backbone kegiatan kemanusiaan dan penanganan bencana di wilayah kita,” kata Ahmad Luthfi.
Luthfi berharap kepengurusan baru PMI Jawa Tengah mampu membangun sistem quick response yang lebih efektif sehingga setiap kejadian dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi.
“Dengan pengurus baru ini, kita berharap memiliki quick response. Dalam penanganan awal setiap bencana, PMI harus hadir,” katanya.
Selain memperkuat respons darurat, Luthfi juga mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam manajemen kebencanaan yang mencakup mitigasi sebelum bencana, penanganan saat bencana berlangsung, hingga proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana.
Menurutnya, PMI selama ini telah membuktikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan di Jawa Tengah.
“PMI Jawa Tengah telah memaknai dirinya sebagai institusi utama, tulang punggung yang bersama pemerintah menjadi problem solving terhadap persoalan di wilayah kita,” ujarnya.
Jusuf Kalla: Maksimal Enam Jam PMI Sudah Bergerak
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla mengingatkan seluruh jajaran PMI agar selalu berada dalam kondisi siaga mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia.
Ia menegaskan, markas PMI harus memiliki kesiapan penuh selama 24 jam agar mampu memberikan bantuan kepada masyarakat secepat mungkin.
“PMI tidak mempunyai kantor, tetapi mempunyai markas. Markas itu seperti markas polisi, siap 24 jam. Prinsip kita, maksimal enam jam setelah kejadian, PMI sudah bergerak membantu masyarakat,” ujar Jusuf Kalla.
Menurutnya, kecepatan respons hanya dapat diwujudkan apabila didukung relawan yang terlatih, logistik yang memadai, serta peralatan yang selalu siap digunakan.
Jusuf Kalla juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai modal utama organisasi kemanusiaan.
“Ada tangan di atas yang membantu, ada tangan di bawah yang menerima bantuan, dan PMI berada di tengah. Semua itu hanya bisa berjalan jika kepercayaan terus dijaga,” katanya.
Menghadapi ancaman kekeringan akibat fenomena El Niño, PMI telah menyiapkan sekitar 200 truk tangki air yang akan disiagakan untuk membantu daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih di berbagai wilayah Indonesia.
PMI Jawa Tengah Sudah Salurkan 2,2 Juta Liter Air Bersih
Ketua PMI Jawa Tengah Haryanto melaporkan bahwa operasi penyaluran air bersih akibat musim kemarau saat ini telah menjangkau 14 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Sebanyak 2,2 juta liter air bersih telah didistribusikan melalui 433 kali pengiriman menggunakan 18 unit truk tangki, menjangkau 88 desa di 48 kecamatan dengan total 109.317 penerima manfaat.
Meski demikian, Haryanto mengakui distribusi bantuan masih menghadapi kendala karena belum seluruh PMI kabupaten/kota memiliki armada truk tangki sendiri.
“Setelah dilantik, kami bersama seluruh pengurus akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, kegiatan sosial, pembinaan relawan dan generasi muda, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Haryanto.
*Ikuti media sosial kami.
