“Raperda APBD 2027 memproyeksikan pendapatan daerah Rp2,071 triliun, dengan target PAD Purbalingga Rp440,46 miliar. Sejumlah fraksi meminta peningkatan pendapatan dilakukan tanpa mengorbankan daya beli masyarakat”
KABARBANYUMASRAYA.COM – DPRD Kabupaten Purbalingga meminta pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD Purbalingga) tanpa membebani masyarakat. Penggalian potensi pendapatan, peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi, serta penguatan kinerja BUMD dinilai lebih penting daripada sekadar menaikkan tarif.
Dorongan tersebut disampaikan sejumlah fraksi DPRD Purbalingga dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum terhadap Raperda APBD 2027, Selasa (29/9/2026).
Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp2,071 triliun. PAD ditargetkan sekitar Rp440,46 miliar, sementara pendapatan transfer mencapai Rp1,630 triliun.
DPRD Purbalingga Soroti Ketergantungan Dana Transfer
Fraksi PKB menilai tingginya porsi pendapatan transfer menunjukkan ketergantungan fiskal Purbalingga terhadap pemerintah pusat masih cukup besar.
Karena itu, peningkatan PAD Purbalingga dinilai perlu dilakukan dengan memperkuat basis ekonomi daerah dan memperluas sumber pendapatan yang berkelanjutan.
“Kebijakan peningkatan PAD tidak justru mencerminkan pendekatan yang regresif, yakni membebani masyarakat secara tidak proporsional, melainkan diarahkan pada penguatan basis ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan perluasan sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan,” kata Juru Bicara Fraksi PKB, Khodirin.
PKB juga mendorong pendataan objek pajak dan retribusi yang lebih akurat, pengawasan konsisten, serta evaluasi terhadap potensi pendapatan yang belum tergarap.
Fraksi PKS: PAD Purbalingga Naik, Daya Beli Tetap Terjaga
Fraksi PKS menilai target PAD Purbalingga 2027 sekitar Rp440,45 miliar masih realistis. Namun, optimalisasi pendapatan harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, terutama kelompok masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
“Prinsip kami jelas: PAD Purbalingga meningkat, tetapi daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat tetap terlindungi,” ujar Juru Bicara Fraksi PKS, Padang Kusumo.
Sementara itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan, mulai dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, opsen PKB, retribusi daerah, laba BUMD, hingga BLUD.
Gerindra juga meminta BUMD yang belum memberikan keuntungan atau mengalami masalah keuangan mendapat pembinaan dan pendampingan serius.
DPRD Minta Belanja APBD 2027 Tepat Sasaran
Selain mengejar peningkatan pendapatan, fraksi-fraksi DPRD juga menyoroti kualitas belanja daerah.
Fraksi Amanat Demokrat mengingatkan pemerintah untuk memantau sumber PAD secara berkala, terlebih pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih menghadapi ketidakpastian.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pelaksanaan pembangunan memenuhi prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat manfaat, dan tepat sasaran. Pengawasan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, juga perlu diperkuat.
Sementara Fraksi Golkar mendorong agar anggaran menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Di antaranya melalui bantuan bagi petani yang mengalami gagal panen akibat kemarau panjang dan penyediaan air bersih bagi warga yang membutuhkan.
Secara umum, fraksi-fraksi DPRD Purbalingga menyatakan dapat menerima Raperda APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut. Berbagai catatan dan masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.
