SEMARANG, KABARBANYUMASRAYA – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan komitmen Pemprov Jateng untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menyambut terbuka pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Taj Yasin saat menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan BPK di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (31/8/2026).
Taj Yasin Minta OPD Kooperatif dan Siapkan Dokumen
Wakil Gubernir Jawa Tengah Taj Yasin memastikan Pemprov Jateng siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan. Pemeriksaan BPK tidak semata-mata menjadi proses evaluasi, tetapi juga kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menemukan ruang perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia pun meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi objek pemeriksaan segera menyiapkan dokumen, program, serta berbagai bahan yang diperlukan.
“Untuk setiap OPD yang akan diperiksa atau ada penilaian, apa yang perlu disiapkan, langsung disiapkan,” katanya.
Pemeriksaan BPK Sasar Empat Bidang Strategis
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah menjelaskan, pemeriksaan kali ini mencakup empat agenda utama. Pertama, pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan energi. Kedua, pemeriksaan kinerja terkait peningkatan produksi dan keterjangkauan pangan secara berkelanjutan.
Ketiga, pemeriksaan kepatuhan pengelolaan bidang pendidikan. Keempat, pemeriksaan kepatuhan terhadap pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Pemeriksaan tematik tersebut menjadi bagian dari upaya BPK mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
BPK Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran
Ahmad Luthfi mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Agenda pemeriksaan tersebut juga diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMN 2025-2029 serta Renstra BPK 2025-2029.
Sementara itu, Taj Yasin berharap hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi masukan objektif bagi Pemprov Jateng untuk meningkatkan kualitas pemerintahan.
“Saya yakin bahwa pemeriksaan dan penilaian kali ini adalah untuk memperbaiki dan memberikan masukan yang bagus buat pemerintahan kami semakin bersih, semakin memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Jateng akan terus mendorong pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah yang semakin transparan, tertib, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
*Ikuti media sosial kami.
