Program Desa Dampingan Jateng di Wonogiri Dorong Ekonomi Warga, Bantuan Rp511 Juta Disalurkan

WONOGIRI – Program Desa Dampingan merupakan satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menekan angka kemiskinan, dimana program ini mulai diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Bukan sekadar menyalurkan bantuan, melalui program desa dampingan, pemerintah mendorong agar bantuan tersebut berkembang menjadi aset produktif yang mampu menghasilkan pendapatan bagi warga.

Pendekatan itu diterapkan melalui Program Desa Dampingan yang dijalankan RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta di Desa Minggarharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Program yang telah berjalan sejak Januari 2026 tersebut menyasar berbagai persoalan warga, mulai dari ekonomi, pertanian, peternakan, UMKM, kesehatan, sanitasi, hingga rumah tidak layak huni (RTLH).

Kemiskinan Wonogiri Masih di Atas Rata-Rata Jawa Tengah

Taj Yasin mengatakan, penanganan kemiskinan membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak dapat bergerak sendirian tanpa dukungan rumah sakit, BUMD, dunia usaha, maupun elemen masyarakat lainnya. Desa dampingan merupakan satu upaya untuk penanganan kemiskinan secara bersama-sama.

Ia menyebut angka kemiskinan Jawa Tengah berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) telah turun dari 9,39 persen menjadi 9,21 persen. Namun, tingkat kemiskinan Kabupaten Wonogiri masih berada di angka 9,59 persen, sehingga masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah.

Kondisi tersebut membuat Pemprov Jateng melakukan pemetaan secara lebih terperinci hingga tingkat kecamatan dan desa untuk menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi.

“Dari Wonogiri ini kita petakan lagi kecamatannya. Kecamatan yang masih di atas data Kabupaten Wonogiri mana? Nah, kebetulan di Kecamatan Eromoko ini masih di atas Wonogiri. Sehingga perlu diintervensi,” ujar Taj Yasin.

Menurutnya, pola tersebut penting agar program pengentasan kemiskinan benar-benar diarahkan kepada masyarakat dan wilayah yang membutuhkan.

Bantuan Rp511 Juta Menyasar Ekonomi hingga Sanitasi

Hasil asesmen RSJD dr. Arif Zainudin menunjukkan bahwa potensi ekonomi utama masyarakat Minggarharjo berada pada sektor pertanian dan peternakan. Di sisi lain, masih ditemukan persoalan UMKM, kesehatan, sanitasi, serta rumah warga yang membutuhkan peningkatan kualitas.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, bantuan kemudian dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam rangkaian intervensi tersebut, bantuan yang disalurkan antara lain:

• Peningkatan kualitas empat RTLH senilai Rp40 juta.
• Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebesar Rp20 juta.
• Empat paket modal usaha senilai Rp12 juta.
• Pembangunan tiga unit jambanisasi senilai Rp19,11 juta.
• Bantuan lima unit Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) dari PT Djarum senilai Rp370 juta.
• Pembangunan 15 unit jambanisasi dari PT Jamkrida Jateng senilai Rp50 juta.

Jika digabungkan, total bantuan dalam rangkaian intervensi tersebut mencapai sekitar Rp511,11 juta.

Taj Yasin: Bantuan Harus Berkembang Menjadi Pendapatan

Taj Yasin menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya bantuan yang diserahkan. Yang lebih penting adalah memastikan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan, berkembang, dan menghasilkan pendapatan.

“Tujuan kita memberikan bantuan kelompok-kelompok usaha bersama ini supaya menjadi income (pendapatan),” kata Taj Yasin.

Ia bahkan berencana memantau perkembangan bantuan yang diberikan kepada kelompok usaha masyarakat.

Jika ternak yang diberikan dapat berkembang dan kelompok mampu mengelolanya secara baik, pola bantuan tersebut dapat diterapkan kepada kelompok lain.

Menurut Taj Yasin, pendekatan seperti itu membuat bantuan pemerintah memiliki efek jangka panjang. Barang atau modal yang diterima warga tidak berhenti sebagai bantuan, tetapi berubah menjadi aset ekonomi yang terus produktif.

Peternakan dan Pertanian Jadi Potensi Utama Desa Dampingan

Direktur RSJD dr. Arif Zainudin, Setyowati Raharjo, menjelaskan dalam program desa dampingan telah dilakukan di Desa Minggarharjo, dimana desa ini sudah mendapatkan pendampingan sejak Januari 2026. Tahap awal dilakukan melalui identifikasi dan survei lapangan untuk mengetahui kondisi, persoalan, sekaligus potensi masyarakat.

“Sebelumnya dalam desa dampingan ini dilakukan survei mulai peternakan, pertanian, UMKM dan kesehatan,” ujar Setyowati.

Desa dampingan juga melakukan pendampingan pada sektor peternakan, masyarakat mengembangkan sapi, kambing, dan ayam. Namun, proses pemberian pakan maupun pembuatan pakan masih dilakukan secara sederhana dan konvensional.

Untuk membantu meningkatkan efisiensi, RSJD dr. Arif Zainudin memberikan tiga unit alat pencacah. Peralatan tersebut dapat digunakan untuk mencacah rumput sebagai bahan pakan sekaligus membantu mengolah kotoran ternak menjadi kompos.

Pengolahan limbah ternak menjadi kompos diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan bagi sektor pertanian sekaligus mendukung praktik pertanian yang lebih produktif.

“Dengan adanya pengolahan, pelatihan, pendampingan seperti ini harapannya pertaniannya semakin baik,” kata Taj Yasin.

Petani Hadapi Ketergantungan Hujan dan Serangan Hama

Di sektor pertanian, masyarakat Minggarharjo masih banyak mengandalkan air hujan. Kondisi tersebut membuat sebagian besar lahan hanya dapat menghasilkan panen utama sekitar satu kali dalam setahun.

Saat musim kemarau, petani mengalihkan lahan untuk menanam sejumlah komoditas seperti jagung, kacang tanah, tembakau, dan melon. Namun, produktivitas masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah serangan tikus yang dapat merusak tanaman dan menurunkan hasil panen.

Karena itu, pendampingan tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pengelolaan potensi yang sudah tersedia di desa.

UMKM Minggarharjo Butuh Penguatan Pemasaran

Potensi ekonomi masyarakat juga terlihat dari keberadaan sejumlah UMKM. Warga Desa Minggarharjo antara lain mengembangkan produksi rengginang, wayang kulit, dan batik tulis.

Meski memiliki produk khas, sebagian usaha tersebut masih mengandalkan sistem produksi berdasarkan pesanan.

Kondisi ini membuat penguatan pemasaran menjadi salah satu kebutuhan penting. Perluasan pasar diharapkan dapat meningkatkan jumlah pesanan sekaligus menjaga keberlangsungan usaha masyarakat.

Pendampingan desa pun diarahkan untuk membantu masyarakat tidak hanya dalam proses produksi, tetapi juga dalam mengembangkan peluang pasar.

Pendampingan Menyasar Kesehatan dan Stunting

Program Desa Dampingan juga mencakup aspek kesehatan masyarakat. Dari hasil identifikasi ditemukan delapan balita berisiko stunting dan tiga baduta mengalami stunting. Selain itu, terdapat empat warga dengan gangguan kesehatan jiwa yang sebelumnya pernah mendapatkan perawatan di RSJD dr. Arif Zainudin.

Setyowati mengatakan, intervensi dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi penyuluhan kesehatan jiwa, pelatihan budidaya kambing, pemberian peralatan dan kebutuhan masyarakat, pendampingan pengajuan proposal KUBE, hingga fasilitasi dukungan melalui program CSR.

Dengan pendekatan lintas sektor tersebut, persoalan kemiskinan diharapkan dapat ditangani secara lebih menyeluruh.

Kepala Desa Berharap Program Berlanjut

Kepala Desa Minggarharjo, Tri Wiyono, mengapresiasi pendampingan desa dampingan yang dilakukan karena sejumlah persoalan masyarakat memang tidak seluruhnya dapat ditangani melalui anggaran desa.

Menurutnya, dukungan dari Pemprov Jateng dan berbagai pihak menjadi tambahan kekuatan bagi desa dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. “Harapannya mudah-mudahan tetap masih berlanjut sampai warganya betul-betul sejahtera,” katanya.

Ia mengatakan, pendampingan selama satu tahun menjadi hal penting karena sejumlah persoalan ekonomi masih membutuhkan penanganan berkelanjutan. Salah satunya adalah para pengrajin gamelan yang kini menghadapi kendala dalam memperoleh pesanan.

Program Desa Dampingan di Minggarharjo menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak harus berhenti pada pemberian bantuan. Ketika potensi desa dipetakan dan masyarakat mendapatkan pendampingan yang tepat, bantuan dapat diarahkan menjadi modal untuk membangun kemandirian ekonomi.

*Ikuti media sosial kami.