PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah mulai menyusun proyeksi target pendapatan daerah tahun 2027 dengan pendekatan yang lebih terukur dan berbasis potensi riil.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penyusunan target pendapatan tidak boleh lagi bersifat normatif, melainkan harus presisi, realistis, dan berorientasi pada hasil nyata.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Surakarta, Selasa (7/4/2026), dengan melibatkan DPRD, kepala OPD, direksi BUMD dan BLUD, serta berbagai pemangku kepentingan.
“Pendapatan daerah itu tidak boleh stagnan, harus dikejar. Target RPJMD harus tercapai,” tegasnya.
Hadapi Penurunan Transfer, Kemandirian Fiskal Jadi Kunci
Menurut Ahmad Luthfi, pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara integral dan holistik, terutama di tengah tantangan berkurangnya transfer daerah dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Ia menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal sebagai fondasi pembangunan daerah ke depan. Program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat diminta menjadi prioritas utama, sementara kegiatan yang kurang signifikan perlu dikurangi.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menuntut adanya evaluasi menyeluruh mulai dari perencanaan, penghitungan potensi, hingga strategi pencapaian pendapatan.
Optimalisasi Pajak dan Digitalisasi Layanan Jadi Strategi
Gubernur juga mendorong perubahan pola kerja dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor. Pendekatan administratif diharapkan bergeser menjadi berbasis hasil melalui pemetaan potensi dan penanganan tunggakan secara konkret.
Dalam rakor tersebut, sejumlah strategi optimalisasi pendapatan turut dibahas, antara lain:
Penguatan riset potensi berbasis kewilayahan, Penetapan target yang terukur, Integrasi tata kelola Samsat
Sinergi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengamanan tunggakan pajak, Monitoring dan optimalisasi aset daerah.
Selain itu, peningkatan kualitas layanan retribusi oleh OPD serta penguatan tata kelola BUMD dan BLUD melalui prinsip good corporate governance juga menjadi fokus utama.
Upaya lain yang didorong meliputi inovasi berkelanjutan, percepatan digitalisasi layanan publik, penegakan integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
DPRD Dukung, Harap Ada Terobosan Sumber Pendapatan Daerah Baru
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah dalam menyusun postur pendapatan daerah yang lebih kuat.
Ia berharap kolaborasi antara DPRD, OPD penghasil, BUMD, dan BLUD dapat melahirkan terobosan baru untuk memperluas sumber pendapatan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyebut rakor ini menjadi momentum penting untuk sinkronisasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif.
“Kita harapkan target 2027 bisa disusun lebih presisi dan benar-benar tercapai, sehingga tidak meninggalkan beban di tahun berikutnya,” ujarnya.
*Ikuti media sosial kami.
