“Raperda APBD Purbalingga 2027 mencatat pendapatan Rp2,07 triliun dan belanja Rp2,08 triliun. Anggaran diarahkan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga perlindungan sosial”.
KABARBANYUMASRAYA.COM – Rancangan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2027 mulai dibahas bersama DPRD. Dalam rancangan tersebut, pemerintah daerah memproyeksikan pendapatan Rp2,070 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,084 triliun.
Rancangan itu disampaikan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (28/9/2026).
Dengan komposisi tersebut, APBD Purbalingga 2027 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp14 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.
Bupati mengatakan penyusunan target pendapatan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), telah mempertimbangkan potensi daerah serta realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya.
“Rencana pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah tahun 2027, telah diupayakan disusun berdasarkan perhitungan potensi yang ada, serta dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya,” kata Fahmi.
PAD Purbalingga 2027 Diproyeksikan Rp440,45 Miliar
Dalam rancangan APBD Purbalingga 2027, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Purbalingga ditargetkan sebesar Rp440,45 miliar.
Target tersebut berasal dari pajak daerah Rp168,47 miliar, retribusi daerah Rp194,94 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp21,60 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp55,43 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp1,63 triliun. Angka tersebut terdiri atas transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp1,52 triliun dan transfer antar daerah Rp107,87 miliar.
Belanja Daerah Fokus Infrastruktur hingga Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengarahkan belanja daerah 2027 tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan rutin pemerintahan. Anggaran juga diprioritaskan untuk program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah fokus belanja antara lain peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas destinasi wisata, perluasan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemkab juga menyiapkan dukungan untuk gerakan membangun desa, inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah, hingga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
Pendidikan keagamaan dan dukungan terhadap tempat ibadah juga masuk dalam arah kebijakan belanja daerah.
Menurut Bupati, sektor tersebut turut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesehatan mental dan membangun masyarakat Purbalingga yang berakhlak.
APBD 2027 Juga Memuat Perlindungan Sosial
Selain pembangunan fisik dan pelayanan publik, rancangan APBD Purbalingga 2027 memberikan ruang bagi kegiatan gotong royong, rehabilitasi serta program perlindungan sosial.
Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah juga dipersiapkan untuk merespons kebutuhan sosial masyarakat.
Namun, Bupati mengingatkan bahwa proyeksi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dalam rancangan APBD 2027 masih menggunakan acuan alokasi transfer tahun anggaran 2026.
“Sedangkan untuk pendapatan transfer khususnya transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat, proyeksi pendapatannya masih mendasarkan pada besaran alokasi dana transfer tahun anggaran 2026,” ujarnya.
Karena itu, angka pendapatan transfer masih dapat berubah setelah alokasi transfer pemerintah pusat untuk 2027 ditetapkan melalui proses penyusunan APBN.
Raperda APBD Purbalingga 2027 Dibahas Bersama DPRD
Setelah penyampaian rancangan, pembahasan APBD Purbalingga 2027 akan dilanjutkan bersama DPRD melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran.
Besaran pendapatan maupun belanja masih dapat mengalami penyesuaian selama proses pembahasan. Raperda APBD Purbalingga 2027 selanjutnya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati berharap seluruh tahapan pembahasan berjalan dalam semangat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan DPRD demi menghasilkan APBD yang dapat mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
