PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan percepatan signifikan dalam penanganan rumah warga miskin. Hingga triwulan I tahun 2026, sebanyak 281.312 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berhasil direalisasikan melalui berbagai skema kolaboratif.
Capaian tersebut merupakan akumulasi pembangunan sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Sepanjang 2025, pembangunan mencapai 274.514 unit rumah warga miskin yang didukung oleh beragam sumber pendanaan.
Rinciannya meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak 14.454 unit, APBD Provinsi Jawa Tengah 17.510 unit, APBD kabupaten/kota 12.830 unit, kontribusi CSR dan Baznas 4.012 unit, serta sumber lainnya yang mendominasi dengan 219.524 unit. Selain itu, terdapat pembaruan data sebanyak 6.184 unit.
Memasuki awal 2026, pembangunan kembali bertambah 6.798 unit, sehingga total keseluruhan mencapai 281.312 unit.
Backlog Turun Signifikan, Ditargetkan Tuntas Empat Tahun
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyebut capaian tersebut berdampak langsung pada penurunan angka backlog perumahan di wilayahnya.
“Pada akhir 2025 backlog masih sekitar 1,33 juta unit. Berkat upaya bersama, berhasil ditekan sekitar 274 ribu unit, sehingga di awal 2026 turun menjadi sekitar 1,05 juta unit,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Ia menambahkan, penanganan backlog ditargetkan dapat dipercepat dalam empat tahun ke depan melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan.
Fokus pada Pembangunan Rumah Warga Miskin dan Renovasi RTLH
Program perumahan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah bagi warga miskin, tetapi juga perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan kesehatan.
“Penanganan dilakukan dari dua sisi, yakni kepemilikan rumah dan peningkatan kualitas hunian melalui renovasi RTLH,” katanya.
Penentuan penerima bantuan rumah warga miskin dilakukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diverifikasi melalui pengecekan lapangan, termasuk status lahan dan kondisi bangunan.
Gubernur: Wujud Keadilan Sosial dan Dukungan Program Nasional
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa program RTLH dan rumah warga miskin merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin masyarakat memiliki hunian layak.
“Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial. Kami ingin setiap keluarga memiliki tempat tinggal yang layak sebagai dasar kehidupan yang lebih sejahtera,” katanya.
Menurutnya, program tersebut juga selaras dengan target nasional pembangunan tiga juta rumah.
Warga Rasakan Manfaat Nyata, Hidup Lebih Nyaman
Manfaat program ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Subali, warga Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, kini dapat menempati rumah sendiri setelah sebelumnya tinggal menumpang.
“Saya senang sekali bisa punya rumah sendiri. Dulu tidak pernah terpikirkan,” ujarnya.
Sebagai pedagang bakso bakar keliling dengan penghasilan tidak menentu, Subali mengaku kehidupannya kini lebih nyaman dan anaknya semakin semangat belajar.
Hal serupa disampaikan Sumar, warga setempat yang menerima bantuan renovasi RTLH. Rumahnya yang sebelumnya berdinding kayu kini telah diperbaiki menjadi lebih kokoh dan layak huni.
“Alhamdulillah sekarang rumah sudah lebih baik. Saya merasa sangat terbantu,” katanya.
Program perumahan ini tak hanya menghadirkan tempat tinggal, tetapi juga memberikan rasa aman serta harapan baru bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih sejahtera.
*Ikuti media sosial kami.
