KABARBANYUMASRAYA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 1.724 kali sepanjang 2026, dengan total transaksi mencapai Rp31,03 miliar. Meski demikian, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan maupun nilai transaksi, tetapi dari kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
Pesan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat membuka GPM serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke-46 di Lapangan Tlogo Resort, Kabupaten Semarang, Rabu (21/10/2026).
Menurut Luthfi, intervensi pemerintah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan usaha petani dan peternak. Pemerintah perlu memastikan harga pangan tetap terjangkau bagi konsumen tanpa merugikan produsen.
“Saya hanya berpesan, jangan berorientasi pada kegiatan. Kalau tidak tepat sasaran, tidak punya hasil, enggak ada gunanya. Sehingga orientasi kita adalah orientasi hasil,” kata Luthfi.
Ia menilai, ketersediaan bahan pangan saja belum cukup untuk menjamin ketahanan pangan. Akses masyarakat terhadap pangan dengan harga yang wajar juga harus menjadi perhatian utama. Sehingga Pemprov terus menggelar GPM untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan harga pangan murah.
“Ketersediaan stok tidak cukup tanpa adanya keterjangkauan dari masyarakat,” ujarnya.
GPM Jateng Catat Transaksi Rp31 Miliar
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah Widi Hartanto menyampaikan, pelaksanaan GPM sepanjang 2026 telah menjangkau 35 kabupaten/kota dengan total 1.724 kegiatan. Nilai transaksi yang tercatat mencapai Rp31.032.488.764.
Program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bulog, BUMN, BUMD, koperasi, kelompok tani, BUMDes, hingga mitra swasta. Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Dalam kegiatan di Kabupaten Semarang, panitia menyediakan beras dengan harga mulai Rp57.000 per kemasan lima kilogram dan 2.000 liter minyak goreng seharga Rp15.500 per liter.
Total beras yang disiapkan mencapai 7,5 ton. Selain itu, tersedia berbagai komoditas kebutuhan sehari-hari, seperti telur, daging ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, buah-buahan, dan sayuran.
Pemerintah juga menyalurkan lima ton beras bersubsidi dengan harga Rp12.000 per kilogram serta 300 kilogram beras organik seharga Rp15.000 per kilogram.
Pada kesempatan yang sama, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) disalurkan kepada 505 penerima manfaat. Sebanyak 205 penerima berasal dari Desa Delik dan 300 lainnya dari Desa Tuntang.
Subsidi Jagung untuk Bantu Peternak Kecil
Selain menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen, Pemprov Jateng berupaya melindungi peternak kecil yang menghadapi tekanan biaya produksi.
Ahmad Luthfi menyoroti ketidakseimbangan harga sejumlah komoditas pangan. Harga jagung yang masih tinggi dapat meningkatkan biaya pakan ternak, sementara harga telur di tingkat produsen justru mengalami penurunan.
Untuk membantu mengatasi persoalan tersebut, pemerintah provinsi menyalurkan 12 ton jagung bersubsidi dengan harga tebus Rp5.500 per kilogram. Bantuan ini ditujukan bagi peternak kecil yang memiliki kurang dari 5.000 ekor ternak.
Menurut Luthfi, kebijakan pangan perlu mempertimbangkan kepentingan konsumen dan produsen secara bersamaan. Harga yang terlalu tinggi membebani masyarakat, sedangkan harga jual yang terlalu rendah dapat mengancam keberlangsungan usaha petani dan peternak.
Karena itu, intervensi pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan harga sekaligus memperkuat ketahanan sektor pangan daerah.
El Nino Jadi Tantangan Stabilitas Harga Pangan
Ancaman El Nino turut menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan. Gangguan cuaca berpotensi memengaruhi produksi pertanian, sementara hambatan distribusi dapat meningkatkan tekanan harga di tingkat konsumen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Mohamad Noor Nugroho menyampaikan, inflasi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,18 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28 persen.
Meski demikian, stabilitas harga masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ancaman El Nino, serangan hama tikus, biaya distribusi, dan peningkatan permintaan pada periode tertentu.
“Gerakan Pangan Murah seperti yang kita laksanakan hari ini, apalagi serentak, harapannya bisa mengendalikan inflasi secara keseluruhan di Jawa Tengah,” kata Noor Nugroho.
Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah terus mendorong penguatan produksi dan distribusi pangan. Upaya tersebut mencakup perbaikan irigasi, pemasangan pompa air, pengendalian hama, kerja sama antardaerah, serta penguatan peran PT Jateng Agro Berdikari.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran pasokan sekaligus mengurangi risiko gejolak harga akibat gangguan produksi maupun distribusi.
Ahmad Luthfi Minta Daerah Antisipasi Gagal Panen
Menghadapi ancaman El Nino, Ahmad Luthfi meminta pemerintah kabupaten/kota memetakan kembali wilayah yang berpotensi mengalami gagal panen. Langkah antisipasi diperlukan agar dampak gangguan iklim terhadap petani dan masyarakat dapat ditekan.
“Seluruh kabupaten/kota dipetakan kembali, jangan sampai ada masyarakat kita kena puso,” tandasnya.
Menurut Luthfi, perlindungan terhadap petani dan nelayan perlu diperkuat agar risiko kerugian akibat perubahan kondisi cuaca tidak semakin besar.
Pemprov Jateng berharap Gerakan Pangan Murah tidak hanya menjadi sarana penjualan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga bagian dari strategi menjaga stabilitas pasokan, melindungi produsen, dan mengendalikan inflasi daerah.
Dengan intervensi yang tepat sasaran serta koordinasi lintas sektor, pemerintah menargetkan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan dengan harga wajar, sementara petani dan peternak tetap memperoleh dukungan untuk menjaga keberlanjutan usahanya.
