KABARBANYUMASRAYA.COM – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran APBD Banjarnegara 2026. Hingga akhir September, realisasi keuangan daerah baru mencapai 65,72 persen, masih tertinggal 11,17 poin persentase dari target yang ditetapkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banjarnegara, Hendro Cahyono, menegaskan percepatan kegiatan harus dilakukan secara terukur dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Pelaksanaan program juga harus memperhatikan ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, sasaran, serta tertib administrasi.
Arahan tersebut disampaikan Hendro saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan III di Sasana Bhakti Praja, Setda Banjarnegara, Rabu (14/10/2026).
Realisasi Keuangan APBD Banjarnegara Belum Capai Target
Hendro menjelaskan, setelah mengalami pergeseran anggaran, total belanja APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp2,29 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah kelompok belanja, meliputi belanja operasi sebesar Rp1,62 triliun, belanja modal Rp229,05 miliar, belanja tidak terduga Rp2,7 miliar, serta belanja transfer, bantuan keuangan, dan bagi hasil sebesar Rp436,72 miliar.
Berdasarkan laporan progres per 30 September 2026, realisasi keuangan baru mencapai 65,72 persen dari target 76,89 persen. Kondisi tersebut menunjukkan deviasi negatif sebesar 11,17 poin persentase.
Sementara itu, realisasi fisik kegiatan tercatat sebesar 79,61 persen dari target 80,15 persen. Dengan demikian, terdapat selisih 0,54 poin persentase dari target yang direncanakan.
“Capaian tersebut belum sesuai target yang direncanakan,” ujar Hendro.
Sekda Minta OPD Segera Mengejar Keterlambatan
Menanggapi capaian tersebut, Hendro meminta seluruh kepala OPD dan jajaran terkait segera mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta menyusun langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan.
Percepatan perlu dilakukan agar progres program meningkat secara signifikan dan pelaksanaan belanja daerah tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Ia juga mengingatkan agar penggunaan APBD Banjarnegara tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Lakukan belanja APBD Banjarnegara secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” imbuhnya.
Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu memastikan program berjalan sesuai perencanaan, sekaligus menjaga kualitas hasil pekerjaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Percepatan Anggaran Harus Tetap Sesuai Aturan
Selain menyoroti realisasi anggaran, Hendro mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK, terutama aspek loyalitas, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Ia menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan daerah, dan instansi masing-masing.
Hendro juga meminta seluruh pegawai tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan program, OPD diminta mengedepankan koordinasi untuk menemukan solusi.
“Pegang aturan. Yang penting kita tugasnya apa, kita laksanakan sesuai aturan. Kalau ada kesulitan, koordinasi dengan yang lain. Karena kalau kita melakukan kesalahan maka implikasinya akan panjang,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa percepatan pelaksanaan program pembangunan harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap regulasi dan tanggung jawab administratif.
Rapat POK Jadi Sarana Evaluasi dan Pengendalian Program
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa rapat koordinasi POK merupakan bagian dari upaya pembinaan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Melalui forum tersebut, perkembangan program di setiap perangkat daerah dievaluasi sekaligus menjadi ruang koordinasi lintas OPD untuk membahas berbagai kendala dan merumuskan langkah penyelesaiannya.
Iqbal menambahkan, rapat POK juga diarahkan untuk mengoptimalkan realisasi belanja APBD sehingga anggaran yang dibelanjakan dapat segera memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kegiatan ini juga mendorong optimalisasi realisasi belanja APBD Banjarnegara agar bisa segera menjadi multiplier effect bagi perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Pemkab Banjarnegara berharap percepatan pelaksanaan kegiatan yang disertai koordinasi dan kepatuhan terhadap aturan dapat membantu mengejar target pembangunan 2026. Dengan demikian, anggaran daerah tidak sekadar terserap, tetapi juga memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
