SEMARANG – Program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah tidak hanya diarahkan untuk membuat tempat tinggal masyarakat menjadi lebih aman dan sehat.
- 274.514 Rumah Tidak Layak Huni Ditangani Sepanjang 2025
- Mayoritas Program Fokus Memperbaiki Rumah yang Sudah Ada
- Rumah Layak Diharapkan Jadi Awal Perubahan Keluarga
- Sailah Kini Punya Rumah yang Lebih Layak
- Cerita serupa datang dari Hadi Mulyono, warga Kudus.
- Pekerjaan Rumah Masih Panjang
- Rumah Layak, Keluarga Lebih Berdaya
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya melihat persoalan keluarga secara lebih menyeluruh. Perbaikan rumah tidak layak huni diikuti dengan perhatian terhadap pendidikan anak, pekerjaan, hingga peluang meningkatkan pendapatan.
Pendekatan dan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Jateng menangani persoalan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah.
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kita dorong,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
274.514 Rumah Tidak Layak Huni Ditangani Sepanjang 2025
Penanganan rumah tidak layak huni dan backlog perumahan di Jawa Tengah terus dilakukan melalui berbagai sumber pendanaan. Sepanjang 2025, sebanyak 274.514 unit backlog perumahan berhasil ditangani. Capaian tersebut membuat jumlah backlog turun dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.
Program penanganan berlanjut pada 2026. Hingga triwulan II, tercatat 65.449 unit backlog telah ditangani. Sumber pembiayaannya berasal dari berbagai pihak, mulai dari APBN melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Desa, kementerian dan lembaga, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, CSR, hingga Baznas.
Dari APBD Provinsi Jawa Tengah, realisasi penanganan rumah tidak layak huni hingga triwulan II 2026 mencapai 1.625 unit dari target 5.231 unit.
Mayoritas Program Fokus Memperbaiki Rumah yang Sudah Ada
Penanganan perumahan di Jawa Tengah tidak seluruhnya berupa pembangunan rumah baru. Pada 2025, dari 17.510 unit yang ditangani melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 17.170 unit merupakan peningkatan kualitas RTLH. Sementara pembangunan rumah baru tercatat 340 unit.
Data tersebut menunjukkan bahwa perbaikan rumah yang sudah ditempati masyarakat menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
Kondisi backlog awal 2026 juga memperlihatkan besarnya kebutuhan. Dari total 1.058.454 unit backlog, sebanyak 762.064 unit masuk kategori backlog kelayakan. Sedangkan backlog kepemilikan tercatat sebanyak 296.390 unit.
Artinya, persoalan perumahan tidak hanya berkaitan dengan keluarga yang belum memiliki rumah, tetapi juga mereka yang sudah memiliki tempat tinggal namun kondisinya belum memenuhi standar kelayakan.
Rumah Layak Diharapkan Jadi Awal Perubahan Keluarga
Perbaikan rumah memberikan dampak langsung bagi keluarga penerima. Rumah yang sebelumnya memiliki rumah tidak layak huni dengan lantai tanah, dinding belum diplester atau atap yang tidak memadai dapat berubah menjadi hunian yang lebih sehat dan aman.
Namun, Pemprov Jateng menilai perbaikan rumah tidak layak huni tidak otomatis menyelesaikan persoalan ekonomi keluarga.
Karena itu, kondisi keluarga penerima juga menjadi perhatian. Ketika ada anggota keluarga yang membutuhkan pekerjaan atau anak yang menghadapi kendala pendidikan, pemerintah berupaya menghubungkannya dengan program yang tersedia.
Pendekatan tersebut terlihat ketika Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meninjau rumah Sailah, 50, warga Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.
Rumah Sailah telah mendapatkan bantuan perbaikan RTLH. Namun, Taj Yasin tidak hanya melihat kondisi bangunan. Ia juga menanyakan keadaan ekonomi keluarga tersebut. Suami Sailah, Ade Suratman, bekerja sebagai pedagang cilok di Cirebon. Sementara Sailah bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
Penghasilan keluarga tersebut masih terbatas. Anak sulung mereka yang telah menyelesaikan pendidikan SMA juga belum mendapatkan pekerjaan.
Taj Yasin kemudian mendorong agar anak Sailah dihubungkan dengan berbagai peluang kerja dan peningkatan keterampilan, seperti bursa kerja, pelatihan vokasi, magang, hingga peluang bekerja di luar negeri jika tersedia.
“Anaknya sudah lulus SMA. Kita coba link-kan ke dunia usaha atau pekerjaan,” ujarnya.
Sailah Kini Punya Rumah yang Lebih Layak
Bagi Sailah, bantuan perbaikan rumah memberikan perubahan yang nyata. Sebelum mendapat bantuan, sebagian kondisi rumah masih berupa lantai tanah dan dinding yang belum diplester. Setelah diperbaiki, rumah tersebut menjadi lebih nyaman untuk ditempati.
“Terima kasih banyak atas bantuannya. Rumah jadi bagus. Dulu rumah masih tanah, temboknya belum diplester. Sekarang sudah lebih layak,” kata Sailah, 14 Juli 2026.
Cerita serupa datang dari Hadi Mulyono, warga Kudus.
Hadi mengaku sudah lama ingin memperbaiki rumahnya. Namun, keterbatasan penghasilan membuat rencana tersebut sulit diwujudkan. Ia akhirnya mendapat bantuan dari pemerintah sehingga rumah yang selama ini ingin diperbaiki dapat ditangani.
“Senang sekali dapat bantuan dari Gubernur Ahmad Luthfi. Dulu punya keinginan mau bangun atau perbaiki rumah ini, tetapi mengumpulkan uang dari dulu nggak cukup-cukup,” ujarnya.
Pekerjaan Rumah Masih Panjang
Meski penanganan terus berjalan, persoalan backlog perumahan di Jawa Tengah belum selesai. Hingga triwulan II 2026, masih terdapat 993.005 unit backlog yang membutuhkan penanganan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program perbaikan rumah masih membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat.
Perbaikan RTLH juga perlu dilihat sebagai bagian dari program yang lebih luas. Rumah yang sehat dan aman merupakan kebutuhan dasar, tetapi keluarga di dalamnya tetap membutuhkan pekerjaan, pendidikan, keterampilan, dan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan.
Rumah Layak, Keluarga Lebih Berdaya
Memasuki usia ke-81, Jawa Tengah terus berupaya menjadikan pembangunan rumah sebagai bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program RTLH bukan sekadar memperbaiki atap, lantai, atau dinding. Di balik sebuah rumah terdapat keluarga dengan kebutuhan dan persoalan yang berbeda.
Ketika rumah menjadi lebih layak, keluarga mendapatkan lingkungan hidup yang lebih sehat. Ketika pendidikan anak diperhatikan dan akses pekerjaan dibuka, manfaat bantuan diharapkan dapat berlangsung lebih panjang.
Dengan pendekatan tersebut, perbaikan rumah tidak berhenti pada perubahan fisik bangunan. Lebih jauh, program ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk bangkit dan memiliki kehidupan yang lebih baik.
*Ikuti media sosial kami.
