GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan dan minitasi bangunan sekolah rawan roboh di Jawa Tengah. Hal ini menyusul adanya dua bangunan Sekolah Dasar (SD) yang ambruk di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang.
Langkah cepat mitigasi bangunan ini dilakukan demi keselamatan siswa. Tak hanya itu, gubernur juga memastikan proses revitalisasi segera dilakukan sekaligus menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota memetakan bangunan SD dan SMP yang berpotensi atau rawan roboh sebagai langkah pencegahan.
Dua sekolah yang menjadi prioritas penanganan yakni SD Ketanggirejo di Kabupaten Grobogan dan SDN 03 Sendangmulyo di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan bantuan awal sebesar Rp50 juta untuk masing-masing sekolah, disertai percepatan proses revitalisasi sesuai kondisi di lapangan.
Gubernur Ahmad Luthfi: Sekolah Rawan Roboh Harus Segera Dipetakan
Saat meninjau SDN 03 Sendangmulyo, Kota Semarang, Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa penanganan kedua sekolah dilakukan dengan mekanisme yang berbeda. Dia juga meminta adanya pemetaan untuk sekolah rawan roboh.
Untuk SD Ketanggirejo di Grobogan, pembangunan kembali akan dilakukan secara menyeluruh melalui program revitalisasi yang telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
“Sekolah yang roboh ini ada dua, satu di Grobogan dan satu di Kota Semarang. Grobogan itu sudah penuh kita bangun. Saya sudah koordinasi dengan kementerian, nanti akan dibangun menggunakan dana revitalisasi,” ujar Ahmad Luthfi.
Sementara itu, kerusakan di SDN 03 Sendangmulyo disebabkan sebuah pohon tumbang yang menimpa ruang kelas. Beruntung, peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa karena terjadi saat tidak ada aktivitas belajar mengajar.
“Kalau di Semarang satu bangunan kelas kita bangun sendiri. Dinas Pendidikan sudah memberikan bantuan. Ini merupakan kondisi force majeure karena bangunan sekolah sebenarnya masih bagus, tetapi tertimpa pohon,” katanya.
Seluruh Kepala Daerah Diminta Lakukan Mitigasi Bangunan Sekolah
Menurut Ahmad Luthfi, peristiwa robohnya dua sekolah tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem mitigasi bangunan sekolah di Jawa Tengah. Untuk itu, pendataan dan inventarisir sekolah rawan roboh sangat dibutuhkan agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat.
Ia meminta seluruh bupati dan wali kota segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi bangunan SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Setiap sekolah harus dipetakan berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan, rusak berat, hingga kondisi yang masih layak digunakan.
Data tersebut nantinya akan menjadi dasar penentuan prioritas penanganan melalui pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun pemerintah pusat.
“Kalau SMA dan SMK sudah jelas menjadi kewenangan provinsi. Yang perlu kita dorong sekarang adalah SD dan SMP. Saya sudah sering mengingatkan para bupati dan wali kota agar memetakan seluruh sekolah. Kalau daerah tidak mampu merevitalisasi, segera laporkan kepada kami,” katanya.
Ia menekankan bahwa keamanan bangunan sekolah merupakan syarat utama agar proses pendidikan berjalan dengan baik. Untuk itu, bangunan sekolah yang rawan roboh harus segera dilaporkan untuk mendapatkan penanganan.
“Pendidikan adalah salah satu prioritas pembangunan Jawa Tengah. Kita memiliki berbagai program seperti Sekolah Keberbakatan, Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, hingga sekolah kemitraan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” katanya.
Pemprov Jateng Siap Bantu Meski SD dan SMP Bukan Kewenangannya
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan hingga kini baru terdapat dua laporan resmi terkait sekolah yang roboh.
Meski demikian, koordinasi dengan seluruh Dinas Pendidikan kabupaten dan kota terus dilakukan untuk mengidentifikasi bangunan sekolah yang rawan roboh dan membutuhkan penanganan segera.
“Sementara baru dua kasus ini. Untuk Grobogan pembangunan sudah dimulai sejak 25 Juli. Sedangkan SDN 03 Sendangmulyo sudah menerima bantuan Rp50 juta dan masih memungkinkan mendapat tambahan bantuan,” katanya.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap berkomitmen membantu penanganan sekolah yang mengalami kerusakan berat meskipun jenjang SD dan SMP berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Pendanaan akan diupayakan melalui berbagai sumber, mulai dari dana efisiensi pemerintah daerah, bantuan pemerintah pusat, hingga dukungan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
“Untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat tentu akan kami bantu, baik melalui dana efisiensi, pengajuan ke pemerintah pusat maupun UPZ. Pemprov Jawa Tengah tetap hadir membantu meskipun kewenangan SD dan SMP berada di kabupaten dan kota,” katanya.
*Ikuti media sosial kami.
