PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah tegas dan terukur untuk memastikan target swasembada pangan nasional 2026 tercapai. Tak hanya memacu produksi padi dan jagung, Pemprov Jateng juga memperketat perlindungan lahan sawah dengan skema insentif PBB Rp 0 hingga sanksi administratif dan pidana bagi pelaku alih fungsi lahan.
Langkah strategis dalam swasembada pangan ini ditempuh seiring ambisi Jawa Tengah mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional, dengan target produksi padi mencapai 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2026.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, menegaskan bahwa posisi Jawa Tengah sangat strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional.
Pada 2025, Jawa Tengah tercatat sebagai produsen padi terbesar ketiga di Indonesia dengan realisasi produksi mencapai 9,4 juta ton GKG.
“Potensi kita besar, tetapi tantangannya juga besar. Karena itu pada 2026 kami siapkan langkah yang lebih agresif, termasuk mendorong produksi jagung hingga 3,7 juta ton pipilan kering,” ujar Defransisco di Ungaran, Kabupaten Semarang, Sabtu (24/1/2026).
12 Kabupaten Jadi Fokus Pemulihan Produktivitas
Untuk mengejar target swasembada, Pemprov Jawa Tengah memprioritaskan 12 kabupaten sebagai lokus pemulihan produktivitas pertanian, di antaranya Cilacap, Kebumen, Brebes, Demak, Grobogan, dan Pati.
Daerah dengan produktivitas di bawah rata-rata provinsi, yakni 5,6 ton per hektare, mendapat pendampingan intensif. Indeks pertanaman juga didorong minimal dua kali tanam dalam setahun.
Upaya yang dilakukan antara lain:
- Sinkronisasi data produksi bersama Badan Pusat Statistik (BPS)
- Optimalisasi jaringan irigasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)
- Perlindungan tanaman dari dampak perubahan iklim dan organisme pengganggu tanaman
Alih Fungsi Sawah Jadi Ancaman Serius Swasembada Pangan
Di tengah upaya peningkatan produksi, Pemprov Jateng menghadapi tantangan besar berupa penyusutan lahan sawah. Dalam periode 2019–2024, Jawa Tengah kehilangan sekitar 62 ribu hektare lahan sawah. Angka tersebut bertambah 17 ribu hektare sepanjang 2025.
“Ini yang paling mengkhawatirkan. Bagaimana mau meningkatkan produksi kalau lahannya terus berkurang,” katanya.
Sebagai langkah pengendalian lahan serta pencapaian target swasembada pangan, Pemprov Jawa Tengah menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif secara simultan.
Insentif untuk Petani
Petani yang mempertahankan sawah produktif berhak memperoleh pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan ini dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, bahkan beberapa daerah telah menetapkan PBB Rp 0 untuk lahan sawah yang tidak dialihfungsikan.
Sanksi bagi Pelanggar
Sebaliknya, alih fungsi lahan tanpa izin tim tata ruang akan dikenai sanksi administratif hingga pidana, sesuai ketentuan perundang-undangan. Khusus sawah beririgasi teknis, pengalihfungsian wajib disertai penyediaan lahan pengganti minimal tiga kali lipat.
“Kalau tidak beralih fungsi, harus ada insentif sebagai penghargaan. Tapi kalau melanggar, sanksinya jelas,” ujarnya.
Komitmen Gubernur dan Kepala Daerah Se-Jawa Tengah
Kebijakan perlindungan sawah ini diperkuat dengan komitmen tertulis Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, bersama seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, untuk menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan.
“Pak Gubernur sudah menegaskan, jangan sampai ada yang bermain-main dengan alih fungsi lahan. Target swasembada pangan kita tinggi,” kata Defransisco.
Tak hanya fokus pada lahan, untuk swasembada pangan mandiri, Pemprov Jawa Tengah juga mendorong keterlibatan petani milenial dan generasi Z sebagai motor masa depan pertanian. Dukungan diberikan melalui:
- Penyediaan benih unggul
- Sarana dan prasarana pertanian
- Alat dan mesin pertanian (alsintan)
- Skema perlindungan dan proteksi usaha tani
“Kami ingin petani semakin bersemangat. Pertanian itu menjanjikan dan menjadi kunci ketahanan pangan nasional,” katanya.
*Baca media group Kami untuk update terbaru.
