KABARBANYUMASRAYA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara mulai menyiapkan regulasi untuk menghadapi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027. Sebanyak 195 desa dijadwalkan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
Persiapan regulasi ini menjadi salah satu agenda penting dalam pengajuan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disampaikan Pemkab Banjarnegara bersama DPRD dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Banjarnegara, Senin (9/11/2026).
Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, menegaskan bahwa aturan mengenai pemerintahan desa perlu disiapkan secara matang agar seluruh tahapan Pilkades berjalan tertib, lancar, dan sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, regulasi yang berkualitas diperlukan untuk memastikan proses Pilkades, mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara hingga penetapan kepala desa dapat terlaksana dengan baik.
“Pada tahun 2027 kita akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di 195 desa. Agar seluruh tahapan pemilihan kepala desa mulai persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan peraturan daerah yang berkualitas,” ujarnya.
Ia berharap DPRD memberikan perhatian serius terhadap seluruh rancangan regulasi yang diajukan sehingga nantinya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang bermanfaat bagi masyarakat.
Tujuh Raperda Masuk Agenda Pembahasan DPRD
Sekretaris Daerah Banjarnegara, Hendro Cahyono, menjelaskan bahwa tujuh Raperda yang diajukan terdiri atas enam usulan eksekutif dan satu Raperda inisiatif DPRD.
Enam Raperda usulan Pemkab Banjarnegara meliputi:
- Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata.
- Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Raperda tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Sementara itu, satu Raperda inisiatif DPRD mengatur Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika (P4GN).
Dari tujuh rancangan tersebut, regulasi pemerintahan desa menjadi salah satu perhatian karena berkaitan langsung dengan persiapan Pilkades serentak 2027.
Raperda tersebut dirancang untuk mengintegrasikan tiga produk hukum sebelumnya mengenai kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ke dalam satu aturan yang lebih harmonis.
Penyusunannya juga mempertimbangkan perkembangan kebutuhan pemerintahan desa serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
Pilkades, Desa Wisata dan UMKM Jadi Perhatian
Selain persiapan Pilkades, Pemkab Banjarnegara juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui regulasi koperasi, usaha mikro, dan desa wisata.
Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Adapun Raperda Pemberdayaan Desa Wisata diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Pengembangan potensi wisata tersebut tetap diarahkan agar selaras dengan kearifan lokal dan karakter masing-masing desa.
Sementara Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan ditujukan untuk meningkatkan budaya literasi serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.
Pemkab juga mengusulkan perubahan keempat atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Sejumlah poin yang menjadi perhatian di antaranya penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi tipe A, penyesuaian nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), serta penguatan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Penguatan BPBD diharapkan mampu meningkatkan kapasitas penanganan kebencanaan, terutama dalam aspek pencegahan dan mitigasi, bukan hanya penanganan setelah bencana terjadi.
Adapun Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum disiapkan sebagai landasan penyediaan anggaran bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum.
DPRD Soroti Peningkatan Kasus Narkotika
Selain regulasi pemerintahan desa, persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika juga menjadi perhatian Pemkab dan DPRD Banjarnegara.
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banjarnegara, Nur Azis, mengungkapkan bahwa data penegakan hukum menunjukkan persoalan narkotika masih menjadi ancaman serius di daerah.
Berdasarkan data Polres Banjarnegara tahun 2024, tercatat 22 kasus narkoba dengan barang bukti berupa 25,2 gram sabu, 500 butir psikotropika, 2.643 butir obat terlarang, dan 1,5 gram ganja.
Angka pengungkapan tersebut meningkat pada periode berikutnya. Satresnarkoba Polres Banjarnegara berhasil mengungkap 30 kasus dengan 42 tersangka, termasuk satu anak di bawah umur.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 117,9 gram sabu, 51,39 gram ganja, 19,99 gram tembakau sintetis, 209 butir psikotropika, serta 21.284 butir obat-obatan berbahaya.
“Data tersebut menunjukkan adanya persoalan konkret yang memerlukan respons kebijakan daerah secara sistematis. Oleh sebab itu, upaya fasilitasi P4GN perlu didukung penguatan sistem pendataan, pemetaan wilayah rawan, identifikasi kelompok rentan dan koordinasi antarlembaga melalui regulasi daerah yang sistematis,” jelas Nur Azis.
Menurutnya, Raperda P4GN diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan upaya pencegahan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan narkotika.
DPRD Siapkan Pembahasan Bersama Seluruh Fraksi
Ketua DPRD Banjarnegara, Slamet, berharap pembahasan tujuh Raperda dapat berjalan konstruktif melalui sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif.
Ia menegaskan, setiap rancangan regulasi perlu dikaji secara cermat agar tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Selanjutnya akan dilakukan pembahasan dan nanti juga kita gelar penyampaian pandangan umum seluruh fraksi terhadap tujuh Raperda tersebut,” katanya.
Pengajuan tujuh Raperda ini menjadi bagian dari upaya Pemkab dan DPRD Banjarnegara memperkuat landasan hukum pembangunan daerah.
Selain mempersiapkan Pilkades serentak di 195 desa pada 2027, regulasi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas akses bantuan hukum, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman narkotika.
